Buana Kalimantan News

Jakarta- Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek menegaskan saat ini komoditas CPO sudah diwajibkan untuk kebutuhan dalam negeri. Jumlahnya mencapai 60%. Menurut Awang, kebijakan ini dibuat untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Maloy Batuta yang ingin berfokus pada produk hilir CPO pada 2015 mandatang. "Kalau CPO sudah jelas karena sudah ada kesepakatan dengan Gapki. Pembagiannnya 40% berbanding 60%," kata Awang di Jakarta (15/4). Selain CPO, Awang juga mendesak adanya pembatasan pada batu bara dan gas bumi. Batu bara dianggap paling strategis untuk meningkatkan ketahanan energi. Di wilayahnya Awang mengklaim kekurangan pasokan batu bara untuk kepentingan PLTU. Padahal Kalimantan Timur merupakan lumbung energi fosil yang memberikan sumbangan besar bagi penerimaan negara. "Siapa bilang belum ada yang serap. Di tempat saya ada sebelas IPP yang kekurangan pasokan dan bikin proyek mandek," ungkap Awang. Awang mengisyaratkan untuk membuat P

Jakarta- Rencana penambahan RFID di Kalimantan diungkapkan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Hanung Budya di Jakarta (15/4). "RFID tahap pertama kita fokuskan di Jakarta. Setelah itu, kita fokuskan di Kalimantan, karena di sana (Kalimantan) banyak terjadi penyimpangan, terutama Solar," kata Hanung. Kata Hanung, Pertamina menargetkan, dalam waktu dua bulan kedepan, program RFID tersebut bisa mulai dilaksanakan. Untuk itu, Hanung mengatakan, pihaknya telah menyiapkan setidaknya sekitar 270 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan untuk pemasangan RFID. "Ada sekitar 270 SPBU," ucapnya. Hanung menjelaskan, pada tahun 2013 lalu, pihaknya telah mencoba melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan BBM dengan menggunakan model yang mirip RFID. Cara itu bisa menekan penyalahgunaan solar karena transaksinya akan tercatat. Hanung menambahkan, jika terjadi penyelewengan penggunaan BBM subsidi, maka pihak aparat

Jakarta- Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek merasa pemerintah pusat seharusnya tidak perlu membuat pipa untuk menyalurkan gas dari Kalimantan menuju Jawa. Pasalnya menurut Awang, pembangunan itu akan mengancam industri yang ingin dibangun di wilayah pemerintahannya. Awang mengklaim pemerintah provinsi saat ini sudah merancang sebuah kawasan industri yang menjadi ujung tombak pembangunan daerah. "Kalau pipanya dibangun dari Kalimantan ke Jawa, industri kami mau jadi apa. Bontang bisa jadi kota hantu dan itu akan mengurangi kemampuan kita membangun," ujar Awang di Jakarta (15/4). Lebih lanjut kata Awang, pembangunan pipa akan memungkinkan gas dari Kalimantan akan terserap hanya untuk pulau Jawa sementara daerah terabaikan. Ia bilang kalaupun Jawa membutuhkan gas dapat menggunakan kapal saja sehingga pasokannya dapat terkontrol. "Kalau cuma untuk listrik pakai kapal kan bisa. Kalau pipa tidak akan bisa dibatasi," jelasnya. Saat ini kebutuhan l

JAKARTA - Sejumlah lembaga survei terbukti meleset hasil surveinya terkait perolehan suara partai politik (Parpol) yang ikut Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Sebelum Pileg 2014, lembaga survei ini menjagokan partai tertentu sebagai pemenang atau di papan atas namun terbukti hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei kredibel ternyata hasilnya berbeda signifikan. Berikut sejumlah lembaga survei yang surveinya meleset : 1. Lembaga Survei Jakarta (LSJ) Hasil survei LSJ yang dilansir 3 April 2014 atau 6 hari sebelum pencoblosan Pileg 9 April 2014 memperlihatkan lembaga survei itu masih menempatkan Hanura dan Gerindra di urutan teratas. LSJ mengaku melaksanakan survei 18 - 30 Maret 2014 dan jika Pemilu diadakan saat itu maka  Hanura akan dipilih oleh 15,1% publik. Sedangkan partai Gerindra memiliki elektabilitas sebesar 13,5%. Namun ini jauh bertolak belakang dengan quick count sejumlah lembaga survei yang menempatkan Hanura posisi terbawah parpol yang lol

Kotabaru - Kalsel Setelah sempat berhenti melakukan ekspor selama 3 bulan, PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) akhirnya bisa bernafas lega. Kepastian izin untuk ekspor sudah di depan mata, dengan disetujuinya kuota ekspor konsentrat bijih laterit sebesar 4 juta ton per tahun. Persetujuan kuota tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, R. Sukhyar, saat mendampingi Wakil Menteri ESDM dalam kunjungannya ke lokasi PT SILO. Kunjungan Selasa lalu (1/4) tersebut adalah untuk meninjau kesiapan fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih besi, yang sedang dibangun PT SILO di Pulau Sebuku, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi yang ditilik Wamen ESDM beserta rombongan mencakup fasilitas proses pemurnan bijih besi hingga menghasilkan bijih dengan kandungan besi (Fe) sebesar 53%, fasilitas produksi kokas dari batu bara, dan fasilitas gasifikasi batu bara sebagai bagian dari pembangunan smelter yang sudah mulai dikerjakan. "Saya kira mereka serius

Bansos Pertanian Seret Tiga Tersangka   Kamis, 27 Maret 2014 - 01:19:58 | Martapura   MARTAPURA - Akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi, pada Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Pertanian. Penetapan tersebut dilakukan pada Selasa (25/3) kemarin. Tersangka baru tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Rusman Riyadi. Ditetapkannya Rusman sebagai tersangka tersebut karena dianggap ikut menikmati aliran dana bansos tersebut. Penetapan sebagai tersangka itu dilakukan setelah Penyidik kejaksaan Negeri Martapura melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi yang terkait kasus ini. Dari keterangan beberapa saksi tersebut, semuanya mengatakan kalau Rusman menerima ratusan juta dari dana bansos. Selanjutnya dana tersebut oleh Rusman dibagi-bagikan kepada beberapa oknum Distambunak ataupun diluar dinas. Seperti keterangan