Buana Kalimantan News

Banjarmasin_Kalsel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan akhirnya melakukan penahanan terhadap dua dari enam tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2010, Jumat (15/8), di Banjarmasin.  Kedua tersangka yang ditahan, yaitu mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Anang Bakhranie dan mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Kesra Kalsel, Sarmili. Keduanya langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam setelah diperiksa sekitar tiga jam.  ”Kedua tersangka ditahan setelah diperiksa kondisi kesehatannya oleh tim dokter kejaksaan. Dan tim dokter menyatakan keduanya dalam keadaan sehat,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Kalsel Erwan Suwarna, di Banjarmasin, Jumat. Dugaan penyalahgunaan bansos bermula saat Biro Kesra Pemprov Kalsel menganggarkan dana sebesar Rp 27,5 miliar dalam APBD Kalsel 2010 bagi 55 anggota DPRD Kalsel. Setiap anggota DPRD bisa menyalurkan dana Rp 500 juta kepad

Jakarta _indonesia Red and White Team Advocate Alliance will present an expert witness in the trial of a lawsuit pencapresan Joko Widodo (Jokowi) in the State Administrative Court (Administrative Court) Jakarta tomorrow (Wednesday, 8.13). The lawsuit was filed to the Administrative Court Case number 116 / PLW / 2014 / PTUN-JKT on June 6. This was conveyed by the Chairman of the Red and White Team Advocate Alliance Suhandri Somomoeljono, told reporters on Tuesday (12/8). Suhardi explained, Jokowi pencapresan process does not meet the requirements, even in violation of Article 7, paragraph 1 and paragraph 3 of Law 42/2008 on the Election of President and Vice President. "Whereas there is clearly written governor or head areas to be nominated by a political party or coalition of political parties as a potential candidate for President or Vice President must ask permission to the President formally and in writing," said Suhardi. On May 13, 2014, the President met J

BANJARMASIN – Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel berjanji menggenjot secepatnya untuk merampungkan berkas kasus dugan korupsi bantuan sosial (bansos). “Penyidik masih mengusahakan secepat mungkin pemberkasan untuk tersangka yang sudah ada. Pemeriksaan saat ini sedang digenjot,” tegas Kasi Penkum Erwan Suwarna kepada  sejumlah awak media, Kamis (7/8) siang. Diperkirakan pada akhir bulan ini, jelas Erwan berkas perkara tersebut dapat sudah selesai. “Mudahan akhir bulan selesai,” imbuhnya. Ditanya apakah rampungnya pemeriksaan berkas perkara ini berarti pihak Kejati Kalsel telah menerima laporan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tentang jumlah kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus tersebut, Erwan hanya mengatakan, “Untuk berapa nilai kerugiannya saat ini sedang dalam penghitungan,” ucapnya singkat. Sepengamatan, Kasus korupsi kali ini yaitu kasus Bansos terindikasi diistimewakan dari  kasus Korupsi lainnya  ,biasanya  pihak penyidik tampak sigap ,c

Jakarta._Indonesia The government seems to be serious about reforming the mineral and coal. One way is to do a new export regulations for the sale of coal. Thamrin Latuconsina, Director of Import, Ministry of Commerce, said the new rule is actually not much different from the previous rules. According to Thamrin, the previous government only requires exporters to trade coal through ports that have been defined. But in this new legislation, businesses are required to have a certificate as a registered exporter of legitimacy. "All companies are required to hold a pocket ET export activities. Existing ET To be certain requirements that must be met," said Thamrin in Jakarta (7/8). Added Thamrin, it merely authorized to issue a certificate of ET but do not have the authority to regulate quotas and export volume. "If that's upstream business. So there are at Directorate General of Mineral authority not on us," said Thamrin. Businesses related to concerns with

Acara sahur bareng wartawan  yang dilaksanakan dipenghujung bulan ramadhan 1435 H yang diadakan dikediaman gubernur Kalsel, Rudy Ariffin (Minggu ) 26/7/2014  menuai protes dari wartawan Media SKM ( surat kabar Mingguan ) dan Tabloid  Nasional dan beberapa media  lokal . Pasalnya  pada acara ini tampak sekali perlakuan Diskriminasi terhadap wartawan dengan perusahaan Pers Nasional / lokal  kecil  yang terbit  perminggu / bulan .  Bagi wartawan harian dari Perusahaan Pers besar begitu mereka datang mengisi daftar hadir langsung dipersilahkan memasuki Aula tempat berlangsungnya acara, sebaliknya bagi wartawan mingguan setelah diarahkan untuk mendaftar oleh satpol PP dan  Kabag Humas Pemprov kalsel Khairil  dilarang memasuki Aula diintruksikan  bertahan diarea parkir . Informasi dari sesama teman wartawan bahwa usai  mereka mengadakan peliputan pada acara berbuka puasa bersama (sabtu sore )  diarahkan oleh salah satu ajudan untuk datang pada acara sahur bareng dini hari.Namu