Karena Tambang Ditepi Jalan Trans Kalimantan poros Selatan Hampir Putus
Satui - Berbagai pihak meminta Pemerintah Daerah Tanah Bumbu bersikap tegas
terkait longsor di tepi jalan Satui akibat penambangan Batubara yang
hanya berjarak beberapa meter dari jalan raya Trans Kalimantan tersebut.
Pengurus LSM Komando Pembela Merah Putih (KPMP) Tanah Bumbu, Syafruddin Laupe, mengatakan, penambagan tepi jalan sudah tidak layak karena sangat membahayakan pengguna jalan dan warga yang bermukim di dekat lokasi penambangan.
“Lima Izin Usaha Pertambangan yang berada di dekat jalan trans Kalimantan dan pemukiman di Satui harus ditinjau kembali, karena arealnya sudah tidak layak. Sangat membahayakan,” kata Laupe, Senin (10/2/2013).
Sorotan juga datang dari Pengurus Pusat Kamar Dagang Dan Industri (Kadin), M Solikin. Menurutnya, tambang tepi jalan akan membahayakan warga dan akan mengancam jalan yang merupakan aset nasional.
Lebih lanjut, M Solikin, yang juga merupakan Putra Daerah Kalimantan Selatan ini mendesak Pemerintah segera melakukan audit terkait tambang batubara yang arealnya berada hanya beberapa meter dari jalan trans kalimantan ini.
“Perlu dilakukan audit perijinan tambang terhadap Izin Usaha Pertambangan yang diduga tidak layak secara teknis dan perlu ada evaluasi terhadap Amdalnya,” tambahnya.
Beberapa Perusahaan yang diketahui melakukan penambangan di tepi jalan, PT ABC, PT TATA MINING-PT AUTUM BERINGIN, PT MJAB, PT MOFATAMA BANGUN NUSA, dan PT BASA. (red/bk)
Pengurus LSM Komando Pembela Merah Putih (KPMP) Tanah Bumbu, Syafruddin Laupe, mengatakan, penambagan tepi jalan sudah tidak layak karena sangat membahayakan pengguna jalan dan warga yang bermukim di dekat lokasi penambangan.
“Lima Izin Usaha Pertambangan yang berada di dekat jalan trans Kalimantan dan pemukiman di Satui harus ditinjau kembali, karena arealnya sudah tidak layak. Sangat membahayakan,” kata Laupe, Senin (10/2/2013).
Sorotan juga datang dari Pengurus Pusat Kamar Dagang Dan Industri (Kadin), M Solikin. Menurutnya, tambang tepi jalan akan membahayakan warga dan akan mengancam jalan yang merupakan aset nasional.
Lebih lanjut, M Solikin, yang juga merupakan Putra Daerah Kalimantan Selatan ini mendesak Pemerintah segera melakukan audit terkait tambang batubara yang arealnya berada hanya beberapa meter dari jalan trans kalimantan ini.
“Perlu dilakukan audit perijinan tambang terhadap Izin Usaha Pertambangan yang diduga tidak layak secara teknis dan perlu ada evaluasi terhadap Amdalnya,” tambahnya.
Beberapa Perusahaan yang diketahui melakukan penambangan di tepi jalan, PT ABC, PT TATA MINING-PT AUTUM BERINGIN, PT MJAB, PT MOFATAMA BANGUN NUSA, dan PT BASA. (red/bk)
Komentar
Posting Komentar