Bupati Ngotot Setujui Sawit Rawa HSU

Banjarbaru - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid mengaku akan tetap memberi izin investasi perusahaan kelapa sawit di daerahnya meski mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD dan masyarakat. Menurut Wahid, adanya perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

"Sampai sekarang kami tidak pernah tahu kalau ada penolakan dewan. Yang ada masyarakat sampaikan penolakan ke dewan dan sudah kami jelaskan," kata Wahid saat ditemui disela melepas jemaah haji HSU di Asrama Haji Banjarbaru, Kamis malam (19/9).

Diterangkan Wahid, pihaknya berencana memberi izin perkebunan kelapa sawit di tiga kecamatan yakni Babirik, Danau Panggang, dan Paminggir. Masyarakat di tiga kecamatan inilah yang menolak investasi.

Masyarakat menolak karena khawatir peliharaan kerbau rawa terganggu jika di sekitar lahan mereka dibangun perkebunan. Tak hanya itu, masyarakat juga khawatir potensi  ikan sebagai salah satu mata pencaharian utama masyarakat terganggu. "Kami jamin itu tidak terjadi (kekhawatiran masyarakat)," tegas Wahid.

Menurutnya, lahan perkebunan nantinya tidak akan berada di jalur gembala kerbau rawa. Sehingga habitat dan makanan kerbau tetap terjaga.

"Karena lahan kan kita upayakan tidak dalam di jalanan kerbau dan habitat ikan, intinya jangan khawatir karena kita sedang jalankan misi kesejahteraan masyarakat," cetusnya.

Wahid menilai, potensi lahan di tiga kecamatan sangat baik untuk dikembangkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Secara topografi, lahan di tiga kecamatan yang didominasi rawa itu sangat potensial.

Sekadar diketahui, ada 17 ribu hektare lahan yang berpotensi untuk pengembangan sawit di tiga kecamatan. Dari jumlah tersebut, 11.700 hektare sudah bebas. Dari luasan itu, 1.079 hektare akan diberikan izin kepada PT Hasnur Jaya Lestari yang merupakan perusahaan dibawah bender Hasnur Group.

Hasnur sendiri berjanji, setidaknya 35 persen dari total lahan akan menjadi plasma milik masyarakat sekitar.

Wahid menyebut, dengan adanya sawit maka akan ada 4.500 jiwa bisa sejahtera. Dalam waktu 6 tahun, setidaknya ada 6 ribu jiwa yang kesejahteraannya akan meningkat. "Kami sudah jelaskan ke semua kepala desa di tiga kecamatan. Kami yakin masyarakat mengerti," ucapnya.

Jika memang ada masyarakat dan kepala desa yang belum percaya sisi positif sawit, ia mengajak untuk memantau langsung lahan rawa yang diubah menjadi perkebunan oleh Hasnur Group di Tapin. "Bupati tidak mungkin menyengsarakan masyarakat. Buat apa jadi bupati kalau menyengsarakan," tegasnya. (tas/yn/ram)