Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2014

TIM PEBERANTASAN ILEGAL MINING TAK OPTIMAL

Gambar
Jakarta   Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Edi Prasodjo mengakui kinerja tim pemberantas mafia tambang belum optimal karena keterbatasan jumlah anggota tim. Sejauh ini, kata Edi, keterbatasan jumlah tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi kendala. Sementara, tugas PPNS tersebut menindak penambang ilegal dengan "Baru ada 20 orang, dan wilayah yang dicurigai terdapat praktik mafia tambang cukup luas," kata Edy, Kamis (23/10). Edy menjelaskan, meski kerjasama aparat Kepolisian dan pemerintah daerah tapi kinerjanya masih kurang, karena mafia tambang ada di setiap provinsi. "Di Jawa ada, di Pongkor ada, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo. Kebanyakan tambang emas, batuan pasir," pungkasnya. Terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, R. Sukhyar menyebutkan mafia tambang yang ada di Indonesia jumlahnya hingga ratusan. Para mafia t

mining permit will not be issued again

Gambar
indonesia _jakarta Ministry of Energy and human resources to improve efficiency by cutting bureaucracy permitting mining operations . One that changed was the decision not to issue a mining permit ( IUP ) transportation and sale . Director General of Mineral and Coal , R. Sukhyar said, later IUP transportation and sales will not be there anymore . During Production IUP owners should be responsible for direct selling mine output . Therefore Sukhyar said , ahead of IUP Transportation and Seller will be removed . " No longer need permission from us because it's actually part of a Production IUP . In the future we will keep an eye on to the field to whom they sell , " said Sukhyar in office , Friday ( 24/10 ) . On the commodities coal , a change in this rule will make an impact on the export of bureaucratic mechanisms . During this time , the owner IUP Transportation and Sales are also requi

WARGA ADHYAKSA GREBEK OKNUM ANGOTA DPRD BANJARMASIN

Gambar
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengatur negara ini diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di pusat ataupun di daerah. Anggota dewan sebagai representasi dari rakyat, sudah semestinya menyuarakan keinginan rakyat yang diwakilinya dan merupakan sosok teladan yang menjunjung   tinggi nilai etika   dan moral yang luhur sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Hasil survei Institut Riset Indonesia (INSIS) menyebutkan bahwa publik menganggap citra anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 buruk Buruknya penilaian publik terhadap citra anggota Dewan disebabkan beraneka ragam sikap atau perilaku anggota parlemen saat ini. Antara lain, kapasitas anggota Dewan, moral lantaran terjebak kasus asusila. Baru ini   diBanjarmasin Kalimantan Selatan ,salah satu oknum   anggota DPRD kota banjarmasin ,Awi alias Suyato digrebek oleh istrinya yaitu Lusiana , ketua Rt 26   dan warga . Anggota dewan dari   Partai PDIP   yang   bisa dibilang gaek ini     telah

KEJATI TENTUKAN TERSANGKA BANSOS DARI DEWAN

Gambar
                                                             kasi Penkum Setelah sekian lama ditunggu-tunggu  disertai mengalirnya dukungan kepada Kejati Kalsel agar segera menuntaskan Kasus dana Bansos Fiktif   akhirnya kejati kalsel menentukan tersangka dari pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan . Kasi Penkum Kejati Kalsel Erwan suwarna saat dikonfirmasi ( jumat 24 / 10 /14 ) memaparkan bahwa pihak Kejati hari ini  menentukan salah satu anggota DPRD kalsel dari partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yaitu Suyono . “Pihak kami telah menetapkan Suyono anggota dewan dari Partai PDIP sebagai tersangka “.ujarnya “Sementara yang lain kita masih menunggu proses penyelidikan dan menunggu fakta persidangan “.pungkasnya . Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memastikan dua anggota DPRD Propinsi Kalsel terlibat dalam kasus korupsi bansos. Demikian diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Pudji Basuki SH kepada sejumlah wartawa

Figur Wali Kota Harus Terukur

*Suksesi Pilkada 2015 Kota Banjarmasin  Banjarmasin,Kalsel Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalimantan Selatan Didi Gunawan  mengungkapkan figur Wali Kota ke depan terukur dengan kaidah ilmu dan norma yang berlaku di masyarakat. "Identik dengan kehidupan sungai harus dipertahankan. Itu bagian kehidupan menarik dan punya karakter," kata wartawan harian lokal ini dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Manajer Kota di Banjarmasin’, Senin (6/10). Figur wali kota yang memiliki pikiran itu, sambung Didi, sejujurnya ada, namun perlu keseriusan dan pengorbanan untuk pencariannya. "Kita tidak ingin pemimpin hanya menghadiri seremonial. Tetapi terpenting pemimpin turun ke masyarakat," tandas jurnalis senior ini, sekaligus membentuk civil society di Kota Banjarmasin. Dia mencontohkan, RTH Kamboja harus menjadi lokasi hiburan rakyat, bukan untuk dijadikan mall untuk kepentingan tertentu. Pemerhati Sosial Budaya Ipik Gandamana, mengungkapkan, masy

12 Tahun Hukuman Pembakar Lahan

 Banjarmasin Kalsel Sudah lebih satu Minggu   menjelang sore hingga pagi hari kabut asap di kawasan   Landasan Ulin Banjarbaru hingga kecamatan Gambut Kabupaten Banjar   Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) begitu pekat. Jarak pandangpun sangat terbatas hanya 100 hingga 200 meter .akibatnya   masyarakatlah yang merasakan dampak negatifnya   , dengan kondisi kabut sekarang ini masyarakat terpaksa mengenakan masker untuk menghindarkan kabut asap . Dalam acara Press Release Kapolda kalsel   bertema Penangan darurat kabut asap dan kasus menonjol   Jumat, 3 Oktober 2014   di markas Dit Pol.Air Polda Kalimantan Selatan   yang dihadiri oleh Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Machfud Arifin   ,Kajati Kalsel ,Danrem 101 Antasari   Kolonel Inf Suharjono,S.IP. dan juga   Kasdam Kodam VI Brigjen TNI Lodewyk Pusung Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Machfud Arifin   meminta kepada berbagai pihak seperti Kepala desa dan Camat setempat proaktif mencegah terjadinya pembakaran lahan. "Setid