Buana Kalimantan News

Kalsel  Suasana sidang Narkoba  yang dilgelar Di Pengadilan Negeri (PN )  Banjarmasin  dengan terdakwa Alex,Deden ,Malindo dan Andre menjadi tegang karena luapan emosi yang hampir tidak terkontrol.  Ini terjadi ketika ketua majelis hakim ,Edi  menegur saksi  ,Charles Panjaitan yang merupakan salah satu penyidik BNNP kalsel agar dalam memberikan keterangan tidak emosi dan jangan terlalu cepat karena keterangan dari saksi dicatat oleh Panitera  (12/07/2015) . Sesaat adu Argumen terjadi dipersidangan antara keduanya , Saksi menyangkal dan menjelaskan bahwa dirinya tidak emosi tetapi sebaliknya . “saya tidak emosi,Bapak yang emosi ,Bahasa ( aksen ) saya memang begini dan keterangan saya tentang penyidikan  merupakan satu kesatuan “ Setelah para aparatur penegak hukum ini bisa memaklumi kapasitas masing-  masing akhirnya sidangpun dilanjutkan . Untuk diketahui  ke empat terdakwa yang disidangkan merupakan jaringan narkotika antar provinsi hasil tangkapan BNNP Kalsel  pada S

Kalsel  Rendahnya serapan   anggaran pembangunan di pemerintahan  yang salah satu penyebabnya  adalah para pejabat takut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan,meskipun sudah ada instruksi khusus Presiden Jokowi untuk percepatan anggaran baik dari APBN  maupun APBD. Demi tercapainya percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan serapan anggaran,  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan  (Kalsel ) secara resmi membentuk TP4D yaitu tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah. Diaula kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ( 3/12/2015) dilaksanakan launching TP4D yang dihadiri oleh  kepala kejaksaan negeri  kabupaten /kota se Kalsel dan unsur Muspida . Kepala Kejaksaan (Kajati )Kalsel, Nofarida,SH menjelaskan bahwa TP4D berbeda dengan MOU JPN (jaksa Pengacara Negara )  Oleh Datun . TP4D Kalsel beranggotakan puluhan jaksa dari Intelejen dan jaksa Pidana Khusus “Kalau Mou JPN oleh datun adalah pendampingan dibidang perdata ,sedangkan TP4D adalah jika diminta oleh pemer

kalsel Ditreskrimsus Polda Kalsel, yang menangani kasus tindak pidana korupsi mengenai pengadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Kotabaru, telah menetapkan dua tersangka atas nama Gusti Rudi, selaku Penjabat Pembuat Teknik Kegiatan (PPTK) dan mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten setempat yakni Agus Talib. Hal tersebut dijelaskan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Sel Brig Jend Pol Drs Agung Budi Maryoto yang didampingi Direktor Reskrimsus, Kombes Pol Nasri, “Dari hasil penyelidikan baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tersangkanya baru dua yakni atas nama Gusti Rudi dan Agus Talib, dan berdasarkan hasil penyelidikan kerugian negera di perkirakan sebesar Rp, 21, Miliar" ungkap Brigjen Polisi Agung Budi Maryoto di Banjarmasin, Rabu (18/11/2015) Untuk diketahui penyidikan kasus dugaan korupsi yang di tangani Subdit Tipidkor  Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat sorotan, karena hingga saat ini kasusnya masih dalam pemeriksaan saks

South kalimantan, Corruption Eradication Commission and the Financial and Development Superders to structural officials under him, for the orderly administration of the budget to anticipate the potential for corruption. Vice-Chairman of the Commission, Adnan Pandu Praja, said it continues to encourage the improvement of internal control system for the management of the budget. According to him, the role of civil servants or local government officials should have integitas boldly reject all forms of corruption, reject and report gratuities, LHKPN report honestly and carr y out the duties and functions according to the rules. In the mining sector, for example, he asked the government revoke the mining permit problematic yet clear and clean. "We are evaluating the associated forests that have not been optimal utilization, for example reclamation security payments money. We are looking for patterns in order to guarantee that obeyed by cooperating with the Ministry of Finance and

Kalsel – Progresif Pada kegiatan sosialisasi KPK  dengan  para calon kepala daerah di Aula Bappeda Kalsel, di Banjarmasin kemarin. Muhidin menjadi calon gubernur Kalsel terkaya pada pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.   Kekayaan Muhidin ( Cagub no urut  3 )  mencapai Rp 69 miliar, disusul H Zairullah Azhar ( Cagub nomor urut  1 )  sebesar Rp3 miliar lebih dan H Sahbirin Noor ( Cagub nomor urut2)  dengan total kekayaan  terlapor paling sedikit hanya Rp 400 juta. H Muhidin mengaku, apa yang disampaikannya Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan  kekayaan yang dimilikinya selama ini. Diakuinya memang ada peningkatan setelah ia menjabat menjadi Walikota Banjarmasin, dari total kekayaan sebesar Rp57 miliar menjadi Rp69 miliar.Dijelaskannya kekayaan Rp69 miliar tersebut terdiri atas harta tidak bergerak sebesar Rp18 miliar lebih, surat berharga Rp