Buana Kalimantan News

Interpol and the Attorney General signed an agreement (Memorandum of Understanding) pursuit of fugitives who are abroad. Head of International Relations Division Police Headquarters, Inspector General Sugeng Priyanto stated that this agreement fugitive ease of handling. Moreover, to be known, Interpol has a facility called the I-24/7. "Today we MoU with the AGO to connect this technology. Thus our cooperation will be easier, more intense, this office has been able to access the facility 24/7 before," said Sugeng at the AGO, South Jakarta, Thursday (4/9 ). Sugeng states, in addition to the Attorney General, the Police also already working with four other institutions ie the State Intelligence Agency (BIN), the Corruption Eradication Commission (KPK), Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (INTRAC), and the National Narcotics Agency (BNN). "We hope this will be a wider network connected dengann other law enforcement agencies. All the info, the fugi...

Para jaksa yang mogok dan menuntut kenaikan gaji mesti berhati-hati. Ada sanksi tegas bagi mereka yang tidak mengikuti imbauan dari Kejaksaan Agung.  "Kami sudah siapkan sanksi bagi para jaksa yang ikut aksi tersebut karena tidak menuruti imbauan Jaksa Agung,"  kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony T Spontana  kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Kamis (11/9). Tony memastikan bahwa Kejagung sudah mengajukan kenaikan gaji yang jadi tuntutan jaksa kepada Menteri Pendayaangunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan. Meski soal jumlahnya tidak sesuai permintaan. Kini tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Oleh Menpan RB sudah disetujui ada kenaikan walaupun tidak sebesar yang diajukan," pungkas Tony.( wid)

Banjarmasin_Kalsel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan akhirnya melakukan penahanan terhadap dua dari enam tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2010, Jumat (15/8), di Banjarmasin.  Kedua tersangka yang ditahan, yaitu mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Anang Bakhranie dan mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Kesra Kalsel, Sarmili. Keduanya langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam setelah diperiksa sekitar tiga jam.  ”Kedua tersangka ditahan setelah diperiksa kondisi kesehatannya oleh tim dokter kejaksaan. Dan tim dokter menyatakan keduanya dalam keadaan sehat,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Kalsel Erwan Suwarna, di Banjarmasin, Jumat. Dugaan penyalahgunaan bansos bermula saat Biro Kesra Pemprov Kalsel menganggarkan dana sebesar Rp 27,5 miliar dalam APBD Kalsel 2010 bagi 55 anggota DPRD Kalsel. Setiap anggota DPRD bisa menyalurkan dana Rp 500 j...

Jakarta _indonesia Red and White Team Advocate Alliance will present an expert witness in the trial of a lawsuit pencapresan Joko Widodo (Jokowi) in the State Administrative Court (Administrative Court) Jakarta tomorrow (Wednesday, 8.13). The lawsuit was filed to the Administrative Court Case number 116 / PLW / 2014 / PTUN-JKT on June 6. This was conveyed by the Chairman of the Red and White Team Advocate Alliance Suhandri Somomoeljono, told reporters on Tuesday (12/8). Suhardi explained, Jokowi pencapresan process does not meet the requirements, even in violation of Article 7, paragraph 1 and paragraph 3 of Law 42/2008 on the Election of President and Vice President. "Whereas there is clearly written governor or head areas to be nominated by a political party or coalition of political parties as a potential candidate for President or Vice President must ask permission to the President formally and in writing," said Suhardi. On May 13, 2014, the President met J...

BANJARMASIN – Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel berjanji menggenjot secepatnya untuk merampungkan berkas kasus dugan korupsi bantuan sosial (bansos). “Penyidik masih mengusahakan secepat mungkin pemberkasan untuk tersangka yang sudah ada. Pemeriksaan saat ini sedang digenjot,” tegas Kasi Penkum Erwan Suwarna kepada  sejumlah awak media, Kamis (7/8) siang. Diperkirakan pada akhir bulan ini, jelas Erwan berkas perkara tersebut dapat sudah selesai. “Mudahan akhir bulan selesai,” imbuhnya. Ditanya apakah rampungnya pemeriksaan berkas perkara ini berarti pihak Kejati Kalsel telah menerima laporan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tentang jumlah kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus tersebut, Erwan hanya mengatakan, “Untuk berapa nilai kerugiannya saat ini sedang dalam penghitungan,” ucapnya singkat. Sepengamatan, Kasus korupsi kali ini yaitu kasus Bansos terindikasi diistimewakan dari  kasus Korupsi lainnya  ,biasanya  pihak penyi...

Jakarta._Indonesia The government seems to be serious about reforming the mineral and coal. One way is to do a new export regulations for the sale of coal. Thamrin Latuconsina, Director of Import, Ministry of Commerce, said the new rule is actually not much different from the previous rules. According to Thamrin, the previous government only requires exporters to trade coal through ports that have been defined. But in this new legislation, businesses are required to have a certificate as a registered exporter of legitimacy. "All companies are required to hold a pocket ET export activities. Existing ET To be certain requirements that must be met," said Thamrin in Jakarta (7/8). Added Thamrin, it merely authorized to issue a certificate of ET but do not have the authority to regulate quotas and export volume. "If that's upstream business. So there are at Directorate General of Mineral authority not on us," said Thamrin. Businesses related to concerns with...

Acara sahur bareng wartawan  yang dilaksanakan dipenghujung bulan ramadhan 1435 H yang diadakan dikediaman gubernur Kalsel, Rudy Ariffin (Minggu ) 26/7/2014  menuai protes dari wartawan Media SKM ( surat kabar Mingguan ) dan Tabloid  Nasional dan beberapa media  lokal . Pasalnya  pada acara ini tampak sekali perlakuan Diskriminasi terhadap wartawan dengan perusahaan Pers Nasional / lokal  kecil  yang terbit  perminggu / bulan .  Bagi wartawan harian dari Perusahaan Pers besar begitu mereka datang mengisi daftar hadir langsung dipersilahkan memasuki Aula tempat berlangsungnya acara, sebaliknya bagi wartawan mingguan setelah diarahkan untuk mendaftar oleh satpol PP dan  Kabag Humas Pemprov kalsel Khairil  dilarang memasuki Aula diintruksikan  bertahan diarea parkir . Informasi dari sesama teman wartawan bahwa usai  mereka mengadakan peliputan pada acara berbuka puasa bersama (sabtu sore )  diarahkan ...

                                                           Gubernur Kalsel Banjarmasin _ Kalsel Setelah   lebih kurang 3 tahun lamanya kasus penyelidikan dan penyidikan Dugaan Korupsi Bansos APBD Kalsel tahun   2010 – 2011 akhirnya   Kejaksaan Tinggi ( Kejati )   Kalimantan selatan ( Kalsel ) memanggil   Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin Kamis (10/7) untuk diperiksa . Pemanggilan terhadap orang Nomor satu Kalsel ini dalam kapasitas sebagai saksi terhadap ke enam orang tersangka yang telah ditetapkan kejati kalsel   dari kalangan pejabat dan bekas pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kee nam tersangka ini yaitu   mantan   Sekreta...

                                   Banjarmasin -Kalsel  Setelah  bertugas selama satu tahun kurang dua hari diKejaksaan Tinggi  Kalimantan selatan,  Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) Kalsel Drs Nashrudien, SH MH mendapatkan promosi jabatan baru di Kejaksaan Agung sebagai Inspektur IV yang membawahi 6 wilayah yang  salah satunya adalah Kalimantan Selatan. Nashrudien digantikan oleh  Puji Basuki Setijono (pelantikan oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu 29/5/2013) , yang  sebelumnya sewaktu Nashrudien menjabat sebagai Kajati Makasar Sulawesi Selatan  Puji Basuki Setijono adalah Wakajati Makasar.  Pisah sambut Kajati Kalsel dihadiri Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, Koordinasi Pimpinan Da...

BANJARMASIN  Dalam menghadapi masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, Polda Kalsel dan seluruh jajarannya telah   mempersiapkan diri .Sebanyak 5.873 personil telah disiagakan. Wakpolda Kalsel Kombes Pol Sukirman, Rabu pagi. (4/6) seusai melakukan pengecekan peralatan dan perlengkapan di Halaman Mapolda Kalsel menerangkan   “Polda Kalsel selama masa pilpres akan menurunkan 5.873 personil yang akan disebar dan ditugaskan   untuk melakukan pengamanan,” ujarnya. Lanjutnya “Kesiapan itu bukan hanya dari segi fisik maupun personilnya saja, akan tetapi juga harus ditunjang dengan fasilitas maupun peralatan memadai yang diperlukan untuk pengamanan, baik itu dari prasarana yang sangat kecil sekalipun”. Karena itu, menurut Sukirman seluruh fasilitas dan peralatan yang sudah disiapkan harus   diadakan pengecekan, “Pemeriksaan atau cek peralatan dan perlengkapan pengamanan pemilu ini memang harus dilakukan, agar nantinya pada saat diperlukan...