Buana Kalimantan News

Ilustrasi Pemukulan Poso -  Seorang bocah 13 tahun di Poso, Sulawesi Tengah, babak belur dikeroyok sejumlah polisi, Sabtu (30/11). Lantarannya sepele: sang bocah tak memakai helm ketika berkendara motor. Kevin, warga Kasiguncu, Poso Pesisir, kini dirawat di Rumah Sakit Umum Poso. Mata kirinya bengkak. Dadanya memar setelah dihajar helm polisi. Kevin menuturkan, dirinya dikeroyok polisi ketika pulang dari warung internet . Tahu ada razia, ia mengaku salah karena tak pakai helm. Alih-alih ditilang, Kevin justru dihujani pukulan. Agustina, ibu korban, meminta polisi yang memukuli anaknya bertanggung jawab. Pihak Kepolisian Resor Poso belum memberikan pernyataan apa-apa terkait kasus ini.(Subandi/Bk)

Ilustrasi korupsi Kupang -  Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur , Robertus Vincensius Nailiu, yang telah menjadi tersangka kasus korupsi,  Sabtu (30/11) ditahan kejaksaan setempat. Robertus terlibat korupsi pembangunan rumah untuk warga korban bencana alam. Kasus korupsi yang menjerat Robertus terjadi pada 2008 atau sebelum ia terpilih menjadi anggota DPRD periode 2009-2014. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Timor Tengah Utara Dedie Tri Haryadi mengatakan tersangka ditahan di rumah tahanan untuk mengantisipasi melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Robertus ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk kedua kalinya dalam status tersangka. Sebelum naik masuk ke mobil tahanan, ia sempat mencium putrinya disaksikan keluarga dan aparat kejaksaan. Keluarga yang hadir pada saat penahanan Robertus tersebut sempat menangis. Ketika kasus ini mencuat, Robertus adalah Direktur PT Uanini Mustika Seja

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah salah satu pendiri Partai Demokrat, Iryanto Muchyi, yang juga menjabat sebagai staf ahli anggota DPR RI agar tidak bepergian ke luar negeri.   Iriyanti disangkakan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi SKK Migas dengan tersangka Rudi Rubiandini dan Deviardi. Selain itu, KPK juga mencegah Kadin Penyiapan Penjualan Minyak dan Kondensat SKK Migas, Ayodya Bellini Hindriono.   Keduanya dicegah hingga enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal 28 November 2013. "Perlu diinformasikan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan TPK SKK Migas dengan tersangka RR dan D, KPK mengirimkan surat pencegahan ke Imigrasi untuk Staf Ahli Anggota DPR RI Iryanto Muchyi dan pegawai SKK Migas Ayodhia Bellini Hendriono," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11) Menurut Johan, pencegahan ini dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan kasus suap di SKK Migas yang menjerat mantan Kepal

Abraham Samad Yogyakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK), Abraham Samad mengatakan, praktek korupsi di Indonesia terus menerus berevolusi dari mudus yang sederhana berubah dengan cara yang lebih canggih. "Kasus Bank Century misalnya itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan rendah melainkan dengan cara yang canggih. Kami menyebutnya "White collar crime" (kejahatan kerah putih)," kata Abraham dalam "The 2nd Indonesia Public Relations Awards and Summit (IPRAS) 2013" yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat di Yogyakarta, Jumat (29/11). Menurut dia, selain berevolusi, praktik korupsi di Indonesia juga telah mengalami regenerasi. Praktik itu kini terbukti dapat dilakukan oleh koruptor berusia lebih muda dibanding pendahulunya. "Dulu korupsi dilakukan oleh orang berusia 50 tahun ke atas. Sekarang lebih muda ada yang 35 tahun. Bahkan salah satu pegawai pejabat yang pernah ditangkap KPK masih ber

Abraham Samad Ketua KPK Yogyakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad berkeinginan institusi yang dipimpinnya memiliki perwakilan di daerah, sehingga jangkauan pemberantasan korupsi lebih luas. "Itu bagus, dan kami memang memiliki keinginan ada Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) di daerah, meskipun tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Abraham Samad kepada wartawan seusai menghadiri acara Indonesia Public Relations Awards & Summit (IPRAS) 2013 di Yogyakarta, Jumat (29/11). Menurut dia, untuk saat ini KPK belum mampu menjangkau ribuan kasus korupsi yang tersebar di berbagai daerah. Hal itu disebabkan minimnya jumlah penyidik KPK. "Setiap hari kami menerima 30 sampai 40 kasus, bayangkan kalau sebulan saja sudah berapa. Sementara penyidik kami jumlahnya hanya 70 orang," katanya. Dalam mengatasi hal itu, kata dia, untuk sementara KPK terpaksa menerapkan metode skala prioritas dalam penanganan kasus korupsi. Ia meng

Banjarmasin - Besaran DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan untuk tahun depan anjlok. Tahun 2013 Banjarmasin menerima Rp 27 miliar, sedangkan tahun 2014 hanya Rp 6 miliar, atau berkurang hingga Rp 21 miliar.   Parahnya lagi, Rp 6 miliar itu hanya untuk perbaikan fisik sekolah jenjang SMP. Padahal, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nor Ipansyah, yang paling memerlukan DAK adalah SD.   “Kalau boleh memilih, Rp 6 miliar ini untuk SD saja, sayangnya aturan tidak membolehkan mengalihkan DAK,” ujarnya, beberapa waktu lalu.   Ipan, demikian ia akrab disapa, bahkan tidak tahu sama sekali alasan pemerintah pusat menghapuskan DAK untuk SD. Sebab, selama ini ia mengaku terus melaporkan data -data sekolah yang memerlukan rehab fisik. Penghapusan alokasi dilakukan Kementerian Keuangan RI tanpa dibarengi penjelasan.   Di Banjarmasin, ada 34 SMPN dan 207 SDN. DAK diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan dalam skala berat dan sedang. “Saya belum me

Attorney General Basrief Arief instructed the prosecutors in order to resolve all of the cases that have not been completed , in order to provide legal certainty for all Indonesian people , especially those who are litigants . " Anyway , you move on yeah , got to finish it , should be read by all . Which is not finished we finish . Finish I requested it for the rule of law , " message Basrief , after closing the National Working Meeting ( Conggress ) Attorney in Indonesia in 2013 , in Cianjur , West Java , on Friday ( 29/11 ) . Adhyaksa helm corps also instruct the investigating prosecutor in order to finish the entire case being investigated , in particular cases of corruption , general , and conventional crime sluggish handling or even stalled . " I 've stressed before the closing ( Rakernas ) and exposure to me, that we have to finish , to be resolved, " he said . To solve it , said Basrief , first inventory of unfinished cases . From the results

ilustrasi Batulicin -  Santer terdengar dan menjadi perbincangan hangat warga di salah satu desa di Kecamatan Sungai Loban terkait perbuatan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Bumbu yang menyunat dana hibah atau bantuan untuk rumah ibadah. Salah satu warga Sungai Loban yang tidak bersedia namanya dimediakan mengatakan bahwa, bantuan dana hibah dari Pemda Tanah Bumbu APBD P 2013 untuk pembangunan rumah ibadah dipotong 10 persen oleh salah satu oknun anggota dewan. “Semua bantuan dana hibah untuk rumah ibadah yang masuk kesini ada pemotongan 10 persen oleh anggota dewan,” kata warga tersebut. Penelusuran wartawan, di desa Batu Meranti, menurut keterangan salah satu pengelola tempat ibadah memberikan keterangan bahwa memang ada pemotongan tapi sifatnya sukarela. “Mereka (anggota dewan,red) tidak meminta dan mematok nominalnya, pemberian sukarela saja, karena mereka yang mengusahakan,” kata pengelola tempat ibadah di desa Batu Meranti. Belum di

lokasi tambang peti batubara Batulicin - Tiga unit alat berat yang diduga melakukan penambangan tanpa izin ‘Peti’ diamankan Anggota Satuan Polres Tanah Bumbu dibantu Polsek Satui, di MGR km.169 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui,Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bebrapa waktu lalu sekitar pukul 21.00 malam. Hal ini dibenarkan Kanit 2 Mining Satreskrim Polres Tanah Bumbu, IPDA Ferdinand Numbery melalui Blackberry Masengernya. “Benar ada tangkapan, sementara masih kita cek kelegalitasannya dulu,” kata IPDA Ferdinand Belum diketahui siapa yang bertanggungjawab atas penambangan tanpa izin tersebut. Informasi yang dihimpun wartawan di lokasi tambang, beberapa warga menyebutkan bahwa yang melakukan penambangan adalah H Riduwan B, Ketua PAC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Satui. “Yang menambang disini H.Riduwan B Sungai Danau, katanya sih di IUP OP PT.ABC, tapi kata anggota Polisi malam tadi yang mengamankan alat, kegiatan tambang sudah keluar jauh dari lokasi dan k

Demo Kepala Desa  di Kantor Bupati Balangan Balangan - Puluhan mantan Kepala Desa (Kades) Kabupaten Balangan periode 2007-2013 Rabu (27/11) kemarin berbondong-bondong mendatangi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan, untuk menagih janji Pemkab Balangan mengenai tali asih bagi Kades yang habis masa jabatannya. Kedatangan 100 orang Kades yang dikoordinir oleh H Duas tersebut disambut baik oleh Wakil Bupati Balangan H Ansharuddin, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Ruspandi beserta pejabat lainnya, di halaman Setda Balangan. Kepada Ansharuddin dan jajarannya, mewakili Kades lainnya, Duas mengungkapkan rasa kecewanya dengan Pemkab Balangan yang hingga sekarang tidak menunaikan janjinya yang akan memberikan tali asih kepada mantan Kades. "Kami minta kepada Pemkab Balangan untuk menepati janji, jangan sampai kami-kami disini merasa sakit hati," cetusnya. Sementara itu, menanggapi tuntutan mantan Kades tersebut, Wabup Balangan

Gustafa Yandi Banjarmasin - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui aliran dana bantuan sosial . Saksi yang pertama dipanggil dan diperiksa penyidik adalah Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kalsel, Gustafa Yandi, Selasa (26/11). Mulai pukul 10.00 Wita saksi datang dan mulai diperiksa oleh penyidik Yandi baru keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 13.00 Wita. Wartawan yang telah menunggu ingin konfirmasi,  melihat Yandi keluar mencoba mengkonfirmasi mengenai materi pemeriksaan terhadap dirinya. Namun, ia mengelak dan mengaku kalau dirinya datang kesini hanya untuk menemui stafnya. “Saya kesini hanya menemui staf saja,” ucapnya Yandi kepada wartawan.   Berbeda dengan keterangan Kasi Penkum Erwan Suwarna, ia mengakui kalau hari ini tim penyidik Kejati Kalsel telah memanggil Kepala Dispenda Gustafa Yandi. “Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik,”  jelas Erwan.   Karena saksi diketahui sebelumnya me

Bikin Galian PDAM di Sultan Adam Banjarmasin - Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Kalimantan Selatan, Ir H Syamsir Rahman mengingatkan agar PDAM Bandarmasih jangan asal melakukan penggalian di ruas jalan provinsi sebelum memperoleh izin dari KP2T. Hal ini disampaikannya karena ia mendapat informasi bahwa PDAM Bandarmasih sudah mulai melakukan penggalian untuk pemasangan pipa di ruas jalan provinsi disepanjang Jalan Adyaksa, hingga rencananya sampai ke Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar. “Memang PDAM Bandarmasih sudah mengajukan izin penggalian sebelum izinnya keluar,” ucapnya, ketika ditemui di kantornya, Sabtu (23/11) siang.    Seyogyanya, ujar H Syamsir Alam, kalau menuruti standar operasional prosedur (SPO), seharusnya izin keluar dulu baru dilakukan penggalian di ruas jalan provinsi. Menurut prosedur, sebelum izin dikeluarkan KP2T, pihaknya akan menunjuk tim teknis dari Dinas PU untuk meninjau di lapangan apakah ruas jalan tersebut b

Ir..H.Syamsir Rahman Banjarmasin - Kalimantan Selatan (Kalsel) boleh berbangga hati karena banyak memiliki sumber daya alam seperti batubara yang bisa ditawarkan kepada investor agar tertarik berinvestasi di bumi Lambung Mangkurat ini.     Namun tahukah bahwa andalan Kalsel terhadap kekayaan sumber daya alam tersebut bisa saja habis apabila terus digali. Untuk menciptakan peluang bisnis atau usaha yang berkesinambungan maka sudah saatnya pemerintah provinsi memikirkan bagaimana cara membuatkan peta investasi di Kalsel agar mempermudah para investor menanamkan modalnya.    Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Kalimantan Selatan, Ir H Syamsir Rahman mengatakan, Kalsel mudah terlena karena memiliki banyak sumber daya alam. Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi kembali terhadap investasi di Kalimantan Selatan terutama menyangkut investasi di bidang batubara.       “Kalsel saat ini masih mengandalkan batubara untuk menarik investor a

Banjarmasin - Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kalsel Drs AR Nashruddien SH MH, mantan Sekdaprov Kalsel HM Muchlis Gafuri  langsung melakukan konsultasi dengan pengacara. “Saya ini buta hukum. Ya, agar berjalan lancar dan terbukti mana yang memang salah dan mana yang tidak bersalah,” kata dia, Rabu (20/11). Meski siap menghadapi proses hukum, Muchlis mengaku masih bingung terhadap keputusan Kejati yang menjadikan dirinya sebagai salah satu tersangka. “Itu teknik kejaksaan saja, tapi pada dasarnya saya hormati proses hukum yang berjalan,” tegasnya. Selain Muchlis, ada tiga tersangka lain dalam kasus ini. Yakni dua mantan Kepala Biro Kesra H Anang Bakhranie dan HA Fauzan Saleh. Saat ini Fauzan menjabat wakil bupati (Wabup) Banjar. Seorang lain adalah mantan Asisten II Pemprov Kalsel, H Fitri Rifani. Saat dihubungi, Fitri enggan berkomentar panjang. “Saya tanggapi biasa-biasa saja. Tidak ada masalah,” katanya. Sementara Anang, tidak b

ilustrasi blokir lahan sawit Nangabulik - Konflik masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di Kalteng, terus terjadi. Kali ini di Nangabulik, Kabupaten Lamandau.Selama dua hari yakni sejak Senin sampai Selasa (19/11/2013), jalan menuju pintu masuk PT Gemareksa Mekarsari (GM) di kabupaten itu diblokir oleh sekitar seribu warga. Mereka merupakan anggota masyarakat adat Nangabulik yang kesal karena perusahaan dianggap telah terjadi penyerobotan wilayah. ”PT GM telah menyerobot wilayah masyarakat adat seluas 856 hektare dari luas izin kordinat HGU yang diberikan pada perusahaan sawit tersebut. Oleh karenanya masyarakat adat Lamandau meminta wilayah yang telah digarap tersebut dikembalikan pada masyarakat adat atau komunitas pewarisnya,” kata Media Relation Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Mona Sihombing mengutip penjelasan Ketua PD AMAN Lamandau Yosep Maran. Dalam aksi tersebut, masyarakat adat juga menuntut agar PT GM memenuhi kewajiban membangun kebu