DPRD Mendukung Audit Tambang di Kalsel

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan audit terhadap industri pertambangan di Kalsel, mulai dari soal perizinan sampai tanggungjawab perusahaan pasca tambang, mendapat dukungan dari DPRD Kalsel.

 
Ketua DPRD Provinsi Kalsel Nasib Alamsyah menyambut baik upaya tim BPK RI dalam melakukan audit terhadap lingkungan di Provinsi Kalsel terutama masalah lingkungan tambang. “Saya sangat mendukung apa yang dilakukan tim BPK RI tersebut,” ucapnya.
Menurutnya, audit lingkungan tersebut memang sudah saatnya dilakukan karena ini sangat penting buat Kalsel ke depannya agar persoalan lingkungan tambang ini tidak sampai merugikan daerah Kalsel. “Tindak tegas saja bagi perusahaan yang melakukan pembiaran terhadap lingkungan atas aktivitas tambang batubara. Bagi yang tidak memperhatikan lingkungan tersebut sudah sewajarnya izin tambangnya dicabut,” cetus Nasib.
Soal rencana audit ini,
Sementara itu, Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) H Ali Masykur Musa mengatakan, audit terhadap lingkungan di Kalsel memakan waktu cukup lama. "Mungkin sekitar empat bulan. Setelah itu baru bisa kita ketahui hasilnya," ujarnya
Kalau sampai ditemukan ada pelanggaran hukum, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tambang tersebut akan dicabut izinnya. Bahkan pemiliknya juga bisa terancam pidana penjara.
Selain pemilik tambang, para pejabat di dinas terkait juga tak luput dari sasaran atau pemeriksaan BPK dan KPK terkait masalah perizinan yang apakah ada tumpang tindih izin antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Seperti diberitakan kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK akan membidik seluruh perusahaan tambang di Kalsel. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan ketahanan energi di Indonesia. Anggota Divisi Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Mohamad Rofi Hariyanto mengungkapkan, target tersebut sudah dicanangkan sejak beberapa waktu lalu.
KPK sendiri rencananya akan mengumumkan hasil pemantauan tambang ini sekitar bulan September – Oktober mendatang. Ekspos sendiri rencananya akan dilangsungkan setelah melakukan pendataan di sejumlah daerah. termasuk hasil pemantauan di Kalsel. “Nanti akan kami undang semua media pada ekspose tersebut. Nanti akan ketahuan siapa perusahaannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan ada 22 perusahaan di 6 provinsi yang terindikasi melawan hukum terkait praktik pertambangan. Dari 22 perusahaan itu ada 15 temuan kasus yang mengindikasikan terjadinya kerugian negara hingga Rp 100 miliar.  Enam provinsi tersebut termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Timur (Kaltim), Riau, dan Raja Ampat Papua Barat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT. MBN Diduga Sebagai Penadah Batu Bara Ileggal

Gambar
Crusser PT.MBN di Jetty Abidin Batulicin - PT.Mofatama Bangun Nusa perusahaan asal Jakarta yang dikenal sebutan MBN atau Mofatama, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, bekerja di IUP-OP PT.MBN desa Sinar Bulan kecamatan Satui, Tanah Bumbu, masuk sejak 2010, beberapa bulan akhir ini sudah tidak beraktifitas lagi alias ” Mati Suri” karena adanya proses hukum IUP disebelahnya IUP-OP PT.MJAB,saat ini beralih profesi sebagai ” Penadah Batubara ” hasil kegiatan peti di daerah Jombang, Alamunda,PKP2B Arutmin ,PT.Borneo Indo Bara dan sekitarnya. Berdasarkan informasi masyarakat dan pengakuan dari para pelaku peti,bahwa batubara mereka dibeli oleh PT.MBN dipelabuhan Abidin Jetty Nol, kordinat 3.45’56.6″ S 115.26’52.2 E. ” Tambang Mofatama sih ga jalan pa yang di Sinar Bulan, ini batu dari luar semua,daerah Jombang dan Alamunda, rata -rata sih dari BIB. Mereka mengunakan surat kirim terbang, Indoku,HBP, MIR atau PPM”, ujar warga yang ditemui di Alamunda. ” Ka...
Baca selengkapnya

Reka Ulang Pembunuh Bos Rental Alat Berat

Gambar
Pembunuhan sadis yang menewaskan H Syaiful alias H Ipul seorang pengusaha alat berat yang tewas bersama dengan sepupunya bernama Kaspul Anwar di sebuah kawasan lahan tambang pada (24/6) lalu di reka ulang, Rabu (31/7) pukul 11.30 Wita kemarin.   Sebanyak 23 adegan diperagakan oleh dua tersangka, Thohir dan Danu. Danu adalah tersangka pertama yang ditangkap di rumahnya di Desa Manyahi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalteng.  Sedangkan Thohir ditangkap di Surabaya. 
Baca selengkapnya

WARGA ADHYAKSA GREBEK OKNUM ANGOTA DPRD BANJARMASIN

Gambar
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengatur negara ini diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di pusat ataupun di daerah. Anggota dewan sebagai representasi dari rakyat, sudah semestinya menyuarakan keinginan rakyat yang diwakilinya dan merupakan sosok teladan yang menjunjung   tinggi nilai etika   dan moral yang luhur sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Hasil survei Institut Riset Indonesia (INSIS) menyebutkan bahwa publik menganggap citra anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 buruk Buruknya penilaian publik terhadap citra anggota Dewan disebabkan beraneka ragam sikap atau perilaku anggota parlemen saat ini. Antara lain, kapasitas anggota Dewan, moral lantaran terjebak kasus asusila. Baru ini   diBanjarmasin Kalimantan Selatan ,salah satu oknum   anggota DPRD kota banjarmasin ,Awi alias Suyato digrebek oleh istrinya yaitu Lusiana , ketua Rt 26   dan warga . Anggota dewan dari   Partai PDIP   yang ...
Baca selengkapnya