Buana Kalimantan News

Sidang perdana delapan pelaku pembunuhan dan pembakaran anggota TNI AD Praka Ruspiani di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (29/7), dijaga ketat ratusan aparat gabungan. Sidang yang berlangsung disejumlah ruangan dilantai II, PN Banjarmasin itu langsung disterilkan aparat gabungan dari Polda Kalsel, Kodim 1007 Banjarmasin, Denpom VI Banjarmasin dari pengunjung sidang. Pengunjung baru boleh merapat ke ruang sidang setelah para terdakwa mulai memasuki ruang sidang. Meski dipadati pengunjung dari para keluarga terdakwa dan aparat gabungan namun sidang berlangsung aman dan lancar. Sebelumnya Kepala PN Banjarmasin, Yahya Syam mengatakan dari delapan tersangka, berkas akan dibagi dibagi menjadi lima berkas. Satu berkas ada yang diisi satu hingga tiga tersangka. Berkas itu yakni nomor 949 dengan tersangka Hairinor dan Andi Rahman. Lalu berkas nomor 950 tersangkanya A Rasyidi. Berkas nomor 951 atas nama Muhammad dan berkas nomor 952 tersangka Abdul Maki dan Fauziano

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut harus bergerak cepat menanggapi pembatalan surat keputusan KPU Tanah Laut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Jika tidak, maka KPU dianggap menerima dan tak mustahil akan berdampak pada dilaksanakannya pemilukada ulang.  

Jajaran Polres Tanah Laut (Tala) menetapkan tiga tersangka kasus korupsi terkait pengadaan bahan pakan ternak untuk pakan itik dan kambing pada tahun 2012 di Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing Domba dan Itik (BPTU-KDI) Pelaihari, dengan kerugian negara hampir Rp1 Miliar.  

Festival Tanglong dan Bagarakan Sahur yang digelar di lapangan Murdjani, Kota Banjarbaru, Sabtu(27/7) malam hingga Minggu (28/7) dinihari, selain mengakibatkan kemacetan luar biasa, juga diwarnai tawuran, pengeroyokan dan lakalantas yang mengakibatkan korban jiwa, juga belasan orang harus dilarikan ke RSUD Banjarbaru, karena terkena luka bakar.  

Wajah mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H Rusdi langsung memancarkan cahaya kebahagian. Itu setelah keinginannya untuk menjalani tahanan kota dikabulkan majelis hakim, Senin (29/7). Putusan penetapan tahanan kota langsung disampaikan ketua hakim Yahya Syam kepada terdakwadugaan penipuan Kuasa Pertambangan (KP) tersebut saat dia menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Jakarta  - Pengacara Hotma Sitompul mengklaim bila satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menunjukkan identitas saat menangkap anak buahnya, pada operasi tangkap tangan, Kamis(25/7/2013) siang.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi meminta para penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhati-hati mengusut dugaan korupsi proyek perbaikan jalan pantura. Sebab, seperti misalnya terhadap tonase kendaraan yang melebihi standar,akan menyebabkan berkurangnya umur rencana jalan berapa lama.  

Hingga semester pertama 2013, aktor tindak pidana korupsi didominasi anggota wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD.   "Terpidana dengan latar belakang legislatif, paling banyak dari anggota DPR atau DPRD dengan 181 orang," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho, dalam diskusi 'Tren Vonis Korupsi' di ICW, Jakarta, Minggu (28/7/2013).

Muhammad Daniyal, adik ipar Jampidum Kejagung, Mahfud Manan, dilaporkan ke Mapolda Sulawesi Tenggara oleh Tubagus Riko Riswanda (41). Tubagus mengaku telah mentransfer Rp 300 juta ke rekening pribadi Daniyal di Bank Mandiri Jakarta agar mendapat bantuan penyelesaian kasus yang sedang dihadapinya.  

Korupsi masih menjadi satu sumber pusaran masalah paling mendasar dalam kebijakan pemerintahan. Menurut Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Pratikno, nilai biaya eksplisit atau biaya terlihat korupsi selama 2012 sebesar Rp 168,19 triliun.  

Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati menyatakan Presiden Indonesia akan dimata-matai oleh negara lain."Siapapun jadi Presiden Indonesia pasti dimata-matai bukan hanya AS, sepanjang di negara kita ada kepentingan," kata wanita yang akrab disapa Nuning ketika dikonfirmasi, Minggu (28/7/2013).  

Dibanding tahun lalu, bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat tahun ini lebih sedikit. Berkurang hingga sepertiganya. Dari Rp 22 miliar menjadi Rp 15 miliar. Ini serupa dengan berkurangnya jumlah penerima bantuan, dari 72 sekolah menjadi 50 sekolah di Banjarmasin. “Pastinya masih banyak bangunan sekolah yang menunggu perbaikan, terutama jenjang SD,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nor Ipansyah, kemarin (26/7).

Status sebagai daerah swasembada daging sapi ternyata tak membuat Kalsel aman dari krisis daging. Jelang Idulfitri, kebutuhan masyarakat terhadap daging terus meningkat. Padahal, produksi daging Kalsel tak mengalami peningkatan.   Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalsel Saberi Madani mengakui, produksi daging sapi Kalsel sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, untuk memenuhi kebutuhan daging pada saat ramadan yang mengalami peningkatan, Kalsel terpaksa meminta tambahan pasokan dari daerah lain.   "Memang kebutuhan kita cukup, tapi karena menghadapi puasa dan Idulfitri biasanya peningkatan permintaan, mau tidak mau kita minta tambahan pasokan ke luar pulau," kata Saberi.

Pendapatan daerah dari pajak alat berat ternyata masih seret, padahal potensinya sangat besar. Penyebabnya, selain karena kesadaran perusahaan pemilik alat berat yang masih rendah, pihak Dinas Pendapatan Daerah kesulitan mencari data valid jumlah alat berat juga menjadi kendala.  

Pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras oleh Mahkamah Agung direspons DPRD Kota Banjarmasin.     Lembaga yang salah satu fungsinya di bidang legislasi atau pembentukan peraturan daerah itu berencana merevisi aturan pengendalian miras menjadi pelarangan total. Pihak-pihak yang terkait pun dipanggil untuk menjaring aspirasi, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali menyatakan, dirinya kecewa terhadap miskinnya data kelembagaan pendidikan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya sehingga upaya peningkatan kualitas bagi penyelenggaraan program pendidikan terasa tidak maksimal.  

Walikota Banjarmasin yang juga mantan anggota DPRD Kalsel H Muhidin akhirnya menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi dalam kasus Bantuan Sosial (Bansos) APBD Provinsi Kalsel 2010. Berbeda dengan saksi-saksi lainnya, Muhidin membeberkan beberapa fakta. Yang menarik, ia menyebut bahwa bansos yang ia salurkan jumlahnya mencapai Rp500 juta.  

BK - Balikpapan Bertempat di Aula kodam VI/Mulawarman Balikpapan, pada hari Rabu (24/7) di hadapan Pangdam VI/Mulawarman dilaksanakan serah terima jabatan Komandan Korem 101/Antasari dari pejabat lama Kolonel Inf M. Herindra, MA. kepada Kolonel Inf Suharjono, S.IP. hadir pada acara tersebut Kasdam VI/Mlw, Danrem 091/Asn, Irdam VI/Mlw, Para Asisten Kasdam VI/Mlw, Asremdam VI/Mlw, Para Komandan Satuan Kodam VI/Mlw dan Ibu ketua Persit KCK PD VI/Mlw beserta pengurus.