Kalsel Dapat 10% Bagi Hasil dari Pulau Lari-Larian
Setelah berjuang menuntut bagi hasil yang adil hingga ke Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), akhirnya
Pemerintah Provinsi Kalsel bisa bernapas lega.
Bagi hasil (product sharing) atas pembangunan kilang migas di Pulau Lari-Larian oleh perusahaan Pearl Oil mulai menemui titik terang. Hal tersebut disampaikan Rakhmat Nopliardy, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel usai melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ESDM baru-baru tadi. “Kementerian ESDM sudah memberikan lampu hijau kepada kita dalam penyelesaian persoalan Pulau Larian," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian ESDM berjanji memberikan bagi hasil sebesar 10 persen atas kegiatan penambangan migas yang dilakukan perusahaan Pearl oil di Pulau Lari-Larian yang merupakan wilayah milik Kalsel.
Terkait pembentukan panitia khusus (pansus) Lari-Larian jilid II, Rakhmat menyarankan agar pembentukan pansus ini perlu dipertimbangkan agar tidak terkesan membuang-buang waktu dan tenaga. “Secara pribadi saya berpendapat tidak perlu membentuk Pansus. Untuk menangani persoalan itu cukup melalui komisi saja," sarannya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel lainnya, Ibnu Sina, menilai janji Kementerian ESDM memberikan bagi hasil 10 persen lumayan besar. “Yang perlu dipertegas bahwa 10 persen tersebut bukan pembagian bagi hasil tapi saham bagi Kalsel,” ujarnya.
Namun, sambungnya, bagi hasil 10 persen yang dijanjikan Kementerian ESDM tersebut belum positif. Ibnu mengatakan, kalau positif tentu ada perjanjian kerjasama di dalam kepemilikan saham seperti surat pernyataan pemberian saham. “Ini cuma usulan Kementerian ESDM, jadi tidak bisa dikatakan itu sudah positif,” cetusnya.
Ia mengungkapkan, usulan tersebut sudah disampaikan ke perusahaan Pearl Oil dan belum mendapat tanggapan. Masalah pembentukan Pansus, Ibnu menilai sangat perlu untuk memperjuangkan hak milik Kalsel. “Pembentukan Pansus ini merupakan salah satu bentuk kepedulian DRDP terhadap Kalsel,” tegasnya.
Bagi hasil (product sharing) atas pembangunan kilang migas di Pulau Lari-Larian oleh perusahaan Pearl Oil mulai menemui titik terang. Hal tersebut disampaikan Rakhmat Nopliardy, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel usai melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ESDM baru-baru tadi. “Kementerian ESDM sudah memberikan lampu hijau kepada kita dalam penyelesaian persoalan Pulau Larian," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian ESDM berjanji memberikan bagi hasil sebesar 10 persen atas kegiatan penambangan migas yang dilakukan perusahaan Pearl oil di Pulau Lari-Larian yang merupakan wilayah milik Kalsel.
Terkait pembentukan panitia khusus (pansus) Lari-Larian jilid II, Rakhmat menyarankan agar pembentukan pansus ini perlu dipertimbangkan agar tidak terkesan membuang-buang waktu dan tenaga. “Secara pribadi saya berpendapat tidak perlu membentuk Pansus. Untuk menangani persoalan itu cukup melalui komisi saja," sarannya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel lainnya, Ibnu Sina, menilai janji Kementerian ESDM memberikan bagi hasil 10 persen lumayan besar. “Yang perlu dipertegas bahwa 10 persen tersebut bukan pembagian bagi hasil tapi saham bagi Kalsel,” ujarnya.
Namun, sambungnya, bagi hasil 10 persen yang dijanjikan Kementerian ESDM tersebut belum positif. Ibnu mengatakan, kalau positif tentu ada perjanjian kerjasama di dalam kepemilikan saham seperti surat pernyataan pemberian saham. “Ini cuma usulan Kementerian ESDM, jadi tidak bisa dikatakan itu sudah positif,” cetusnya.
Ia mengungkapkan, usulan tersebut sudah disampaikan ke perusahaan Pearl Oil dan belum mendapat tanggapan. Masalah pembentukan Pansus, Ibnu menilai sangat perlu untuk memperjuangkan hak milik Kalsel. “Pembentukan Pansus ini merupakan salah satu bentuk kepedulian DRDP terhadap Kalsel,” tegasnya.
Komentar
Posting Komentar