Pilkada Tala Bisa di Ulang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut harus bergerak cepat menanggapi pembatalan surat keputusan KPU Tanah Laut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Jika tidak, maka KPU dianggap menerima dan tak mustahil akan berdampak pada dilaksanakannya pemilukada ulang.
 
“Kalau KPU Tanah Laut tidak mengajukan banding dan diam saja maka kemungkinan akan terjadi pemilukada ulang,” kata Pengamat Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Dr Masdari Tasmin, Senin (29/7).
Diterangkan Masdari, sesuai dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), jika ada pihak yang tidak menerima putusan PTUN tingkat pertama maka yang bersangkutan diberi waktu selama maksimal 14 hari untuk mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kasus KPU Tanah Laut, mereka bisa mengajukan banding ke PTTUN Jakarta.
“Tidak ada pilihan lain dari pihak KPU Tanah Laut selain menyatakan banding jika memang tidak menerima putusan,” cetusnya.
Masdari menilai, sebelum putusan PTUN Banjarmasin sebenarnya ada mekanisme yakni memanggil pihak tergugat dalam hal ini KPU Tanah Laut dan pasangan Bambang Alamsyah-Sukamta. Pemanggilan keduanya sangat penting karena apapun keputusan PTUN Banjarmasin merupakan hal yang sangat krusial.
Dalam UU Peratun, majelis hakim yang mengadili perkara berwenang untuk memanggil pihak terkait. Jika memang tidak dipanggil, dalam UU juga diatur bahwa pihak terkait bisa aktif masuk untuk memberikan penjelasan dalam persidangan.
“Tapi saya tidak tahu apakah hakim menggunakan hak memanggil pihak terkait atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah pihak terkait aktif atau tidak. Sebenarnya masalah ini bisa tidak berlarut-larut kalau sejak awal semuanya aktif,” ujarnya.
Terkait upaya banding, Masdari menjelaskan bahwa banding bisa dilaksanakan hingga ke Mahkamah Agung melalui Kasasi. Jika sudah ke Mahkamah Agung maka keputusannya final dan mengikat.
“Yang jelas karena sudah dilantik jadi pemerintahan tetap jalan sampai sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,” tandasnya. (tas/yn/bin)
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

WARGA ADHYAKSA GREBEK OKNUM ANGOTA DPRD BANJARMASIN

Gambar
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengatur negara ini diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di pusat ataupun di daerah. Anggota dewan sebagai representasi dari rakyat, sudah semestinya menyuarakan keinginan rakyat yang diwakilinya dan merupakan sosok teladan yang menjunjung   tinggi nilai etika   dan moral yang luhur sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Hasil survei Institut Riset Indonesia (INSIS) menyebutkan bahwa publik menganggap citra anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 buruk Buruknya penilaian publik terhadap citra anggota Dewan disebabkan beraneka ragam sikap atau perilaku anggota parlemen saat ini. Antara lain, kapasitas anggota Dewan, moral lantaran terjebak kasus asusila. Baru ini   diBanjarmasin Kalimantan Selatan ,salah satu oknum   anggota DPRD kota banjarmasin ,Awi alias Suyato digrebek oleh istrinya yaitu Lusiana , ketua Rt 26   dan warga . Anggota dewan dari   Partai PDIP   yang   bisa dibilang gaek ini     telah
Baca selengkapnya

PT. MBN Diduga Sebagai Penadah Batu Bara Ileggal

Gambar
Crusser PT.MBN di Jetty Abidin Batulicin - PT.Mofatama Bangun Nusa perusahaan asal Jakarta yang dikenal sebutan MBN atau Mofatama, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, bekerja di IUP-OP PT.MBN desa Sinar Bulan kecamatan Satui, Tanah Bumbu, masuk sejak 2010, beberapa bulan akhir ini sudah tidak beraktifitas lagi alias ” Mati Suri” karena adanya proses hukum IUP disebelahnya IUP-OP PT.MJAB,saat ini beralih profesi sebagai ” Penadah Batubara ” hasil kegiatan peti di daerah Jombang, Alamunda,PKP2B Arutmin ,PT.Borneo Indo Bara dan sekitarnya. Berdasarkan informasi masyarakat dan pengakuan dari para pelaku peti,bahwa batubara mereka dibeli oleh PT.MBN dipelabuhan Abidin Jetty Nol, kordinat 3.45’56.6″ S 115.26’52.2 E. ” Tambang Mofatama sih ga jalan pa yang di Sinar Bulan, ini batu dari luar semua,daerah Jombang dan Alamunda, rata -rata sih dari BIB. Mereka mengunakan surat kirim terbang, Indoku,HBP, MIR atau PPM”, ujar warga yang ditemui di Alamunda. ” Ka
Baca selengkapnya

Perwira Polda Kalsel Bergeser

Gambar
Banjarmasin – Baru menjabat kurang lebih sebulan sebagai Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Machfud Arifin merombak jajarannya. Sesuai dengan Telegram Rahasia ST/1783/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani Karo SDM Kombes Pol Edy Murbowo sebanyak 123 polisi dimutasi menempati jabatan baru.   Diantara yang mutasi adalah berpangkat perwira. Mereka adalah AKBP Sudrajat Hariwibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagdalpers Ro SDM Polda Kalsel menempati posisi baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Kalsel.       AKBP Hendra Wirawan yang awalnya menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda kalsel menempati jabatan sebagai Kabagdalpers Ro Polda Kalsel.  AKBP Andi Aliamin Amrullah yang sebelumnya menempati jabatan Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalsel diangkat menempati jabatan Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel.       Kompol Sutrisno yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel diangkat menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda
Baca selengkapnya