Wamenkeu Dituding Muluskan Hambalang

BUANA KALIMANTAN

Jakarta - Meski relatif lamban dibanding kasus lain, dugaan korupsi megaproyek Hambalang terus bergerak.   Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, disebut terlibat dalam pusaran kasus korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu. Mantan Direktur Jenderal Anggaran itu diduga berperan memuluskan pengajuan anggaran proyek.

“Semua pihak pasti akan ditelusuri,” ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi singkat, Senin (15/7).

Berdasarkan penelusuran dikutip majalah tempo pekan ini, keterlibatan Anny dimulai dari pengajuan kontrak tahun jamak oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, kepada Kementerian Keuangan pada 28 Juni 2010.

Wafid menulis konstruksi Hambalang membutuhkan biaya Rp 2,57 triliun. Surat Wafid itu dibalas oleh Direktur Jenderal Anggaran Anny Ratnawati pada 13 Juli. Kementerian Olahraga diminta melengkapi rekomendasi kelayakan kontrak tahun jamak dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada 16 November 2010, Wafid meminta dispensasi batas waktu revisi pengajuan anggaran Hambalang. Semestinya revisi diajukan sebelum 15 Oktober. Surat itu tak melampirkan dokumen analisis komponen biaya proyek Hambalang. Pada 22 November, Wafid meminta analisis biaya dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Berlarut-larutnya proses pengajuan anggaran ini telah diantisipasi oleh Wafid. Lima bulan sebelumnya, ia meminta Lisa Lukitawati Isa, pengusaha peralatan olahraga yang menjadi anggota tim perencana Hambalang, mengundang empat orang tamu.

Keempatnya adalah Direktur PT Methapora Solusi Global Muhammad Arifin, staf pemasaran  PT Adhi Karya Ida Bagus, Arif “Gundul”, dan Widodo Wisnu Sayoko. Dua nama terakhir diyakini memiliki jaringan ke Cikeas. Pada awal Juni 2010, kelima orang ini berkumpul di  Senayan Cafe, Hotel Atlet Century Park.

Wafid sadar, persetujuan kontrak tahun jamak dari Kementerian Keuangan belum tentu cepat keluar. Ia pun menggunakan jalur belakang. “Itu gampang. Nanti bisa lewat Ani Kecil (Anny Ratnawati),” kata Arif seperti ditirukan sumber. 

Arif dan Widodo optimistis persetujuan kontrak bisa lekas turun karena mengenal Sylvia Sholehah alias Ibu Pur. Perempuan paruh baya itu disebut sebagai orang dekat Ibu Negara, Ani Yudhoyono.

Anny, ketika dicegat di Kompleks Parlemen, Senayan, bungkam ketika ditanyai soal Sylvia. Soal kontrak tahun jamak, dalam sejumlah kesempatan, Anny mengatakan terbitnya persetujuan sudah sesuai dengan prosedur.

Kediaman Sylvia di perumahan Monte Carlo, Pakuan, Bogor pun tampak lengang. Namun, seorang penjaga mengatakan penghuni rumah jarang pulang. "Kosong, tidak ada orang. Sudah dua hari tidak pulang," kata dia.

Anny sendiri sekitar dua kali telah dimintai keterangan oleh KPK. Seusai diperiksa tahun lalu, Anny mengatakan bahwa tanggung jawab operasional anggaran Hambalang ada di tangan kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut dia, Kemenpora selaku pengguna anggaran bertugas merancang anggaran, membuat dokumen pelaksanaan, melaksanakan anggaran, dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tersebut.

Sementara itu, Kemenkeu, lanjutnya, hanya bertanggung jawab secara administratif. Kemenkeu, lanjut Anny, hanya merencanakan dan memastikan dokumen anggaran yang diajukan Kemenpora tersebut. Namun saat itu Anny enggan mengungkapkan kepada media mengenai  penyetujuan kontrak tahun jamak yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melanggar peraturan perundangan tersebut.

Dalam laporan audit investigasinya, BPK menyebutkan kalau kontrak tahun jamak tersebut melanggar peraturan perundangan. Menurut BPK, Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama. Padahal, kontrak tahun jamak itu diduga melanggar PMK No 56/PMK.02/2010. Pelanggaran itu, antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Selain itu, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri. Terakhir, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.

Misteri Sylvia dan Cikeas

Sylvia Sholehah adalah salah satu nama saksi yang pernah diundang KPK untuk dimintai keterangan ihwal perkara korupsi dana proyek sarana olahraga terpadu Hambalang, Bogor, beberapa waktu lalu.

Namanya tidak populer, tapi ia biasa dipanggil Bu Pur. Belakangan, ia diketahui sebagai istri Purnomo, perwira kepolisian Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lulusan tahun 1973.

Saat diperiksa di KPK pada 28 Mei 2013, tak banyak yang mengenai sosok Sylvia. Orang yang bisa disapa dengan panggilan "Ibu Pur" ini hanya bungkam saat keluar dari ruang gedung KPK pada pukul 20.40. Ia menolak untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ia terus menutup mulutnya dengan sapu tangan, lalu bergegas pergi menggunakan taksi.

Pada hari yang sama, KPK juga meminta keterangan Widodo Wisnu Sayoko, seorang saksi yang disebut-sebut masih kerabat Cikeas. Seusai pemeriksaan, ia berlari menerobos kepungan wartawan. Ia berusaha mengelak dan berkata, "Bukan (diperiksa), saya hanya mengantar Ibu (Ibu Pur)," katanya santun.

Ia kemudian melewati jembatan penyeberangan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tepat di depan gedung KPK. Lelaki itu lalu pergi menggunakan ojek. Juru bicara komisi antikorupsi, Johan Budi S.P., menyatakan Sylvia dan Widodo "berasal dari swasta.

Meski mengelak, menurut sejumlah sumber, Sylvia dan Widodo bukan saksi biasa. Mereka berperan banyak dalam perkara korupsi yang mengantarkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka itu.

Seorang sumber menyebut mereka adalah orang Cikeas. Cikeas merujuk pada kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor.

Dalam kaitan dengan kasus Hambalang, "sidik jari" kedua teman dekat Cikeas ini terendus oleh penyidik KPK. Menurut seorang narasumber, Sylvia beberapa kali berkunjung ke ruang kerja Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan Kepala Biro Perencanaan Deddy Kusdinar.(MN/IK-SBYP)