Kalsel Stop Investasi Kebun Sawit Baru
BANJARMASIN – Kalimantan Selatan dipastikan sudah tidak menerima
investasi perkebunan kelapa sawit baru. Pasalnya, sesuai tata ruang,
lahan peruntukkan perkebunan kelapa sawit sudah habis. “Sekarang lahan
yang untuk kebun sawit sudah habis. Berdasarkan tata ruang sudah tidak
ada lahan lagi,” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel Sugian
Noorbah saat ditemui di DPRD Kalsel, kemarin.
Menurut Sugian, sebenarnya potensi perkebunan kelapa sawit di Kalsel masih sangat besar. Sayangnya, ketersediaan lahan yang minim membuat investasi perkebunan kelapa sawit baru sudah tidak mungkin lagi. “Lahan memang masih ada tapi statusnya kawasan hutan sehingga tidak bisa lagi dijadikan perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.
Diterangkan Sugian, saat ini ada 67 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan di Kalsel. Luasan lahan keseluruhan mencapai 430 ribu hektare. Luasan lahan tersebut tersebar di beberapa kabupaten seperti Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, Tabalong, dan Hulu Sungai Selatan. “Yang paling luas ada di tiga kabupaten yakni Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru,” terangnya.
Perusahaan sendiri kebanyakan merupakan perusahaan milik Malaysia yang dikelola oleh manajemen yang merupakan warga negara Indonesia. Sementara itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menambahkan, perihal izin investasi perkebunan kelapa sawit dimulai dari kabupaten dan kota. Pemprov Kalsel sendiri hanya memberikan pertimbangan atas izin yang akan dikeluarkan oleh bupati.
“Misalnya ada lahan kemudian bupati memberikan izin, nanti provinsi menyesuaikan dengan tata ruang makro,” imbuhnya. Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan melakukan kajian secara teknis apakah lahan tersebut layak atau tidak dijadikan perkebunan kelapa sawit dilihat dari berbagai aspek. “Visible atau tidak, pada prinsipnya rencana makro tata ruang yang kita pertimbangkan,” tandasnya. (tas)
Menurut Sugian, sebenarnya potensi perkebunan kelapa sawit di Kalsel masih sangat besar. Sayangnya, ketersediaan lahan yang minim membuat investasi perkebunan kelapa sawit baru sudah tidak mungkin lagi. “Lahan memang masih ada tapi statusnya kawasan hutan sehingga tidak bisa lagi dijadikan perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.
Diterangkan Sugian, saat ini ada 67 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan di Kalsel. Luasan lahan keseluruhan mencapai 430 ribu hektare. Luasan lahan tersebut tersebar di beberapa kabupaten seperti Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, Tabalong, dan Hulu Sungai Selatan. “Yang paling luas ada di tiga kabupaten yakni Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru,” terangnya.
Perusahaan sendiri kebanyakan merupakan perusahaan milik Malaysia yang dikelola oleh manajemen yang merupakan warga negara Indonesia. Sementara itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menambahkan, perihal izin investasi perkebunan kelapa sawit dimulai dari kabupaten dan kota. Pemprov Kalsel sendiri hanya memberikan pertimbangan atas izin yang akan dikeluarkan oleh bupati.
“Misalnya ada lahan kemudian bupati memberikan izin, nanti provinsi menyesuaikan dengan tata ruang makro,” imbuhnya. Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan melakukan kajian secara teknis apakah lahan tersebut layak atau tidak dijadikan perkebunan kelapa sawit dilihat dari berbagai aspek. “Visible atau tidak, pada prinsipnya rencana makro tata ruang yang kita pertimbangkan,” tandasnya. (tas)
Komentar
Posting Komentar