DPRD Papua Curi Dana Bansos Rakyatnya

Jayapura - DPRD Papua mencuri dana bantun sosial (bansos) yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2012.   

Menurut laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) Bada Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah  Provinsi Papua Tahun 2012, dana bansos itu diterima para  anggota DPR Papua. Jumlahnyaberbeda-beda antar anggota.   Mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Alasan  kenapa anggota DPR Papua menerima Bansos yang berbeda pula. Ada yang menerima Bansos untuk biaya studi anak,  biaya penyelesaian rumah tinggal, dan juga biaya berobat hingga ke luar negeri.

Praktisi hukum Papua, Steve Waramori  SH kepada wartawan  di Jayapura, Rabu (23/10) sore, mengatakan, pemberian bantuan sosial pada anggota DPR Papua adalah suatu bentuk pelanggaran hak rakyat yang sangat besar.

Menurut Steve, sungguh keterlaluan seorang anggota DPR Papua yang semua keperluannya sudah dibiayai oleh uang rakyat dengan mewahnya, masih juga mengambil dana Bansos yang seharusnya hak masyarakat kecil.

"Yang lebih mengenaskan adalah dana Bansos yang mereka terima bersumber dari dana di Sekretariat Daerah Papua, padahal dana mereka ada di Sekretaris Dewan. Ini mana yang salah, anggota dewan yang terima atau Sekda yang salah memberikan?  Kasihankan  masyarakat Papua yang masih hidup jauh dibawah kemiskinan, juga proposal masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan," kata Steve Waramori.

Ditegaskannya,  penegak hukum harus menuntaskan temuan BPK Adapun nama-nama anggota DPR Papua penerima dana Bansos Papua antara lain  mantan Ketua DPR Papua Jhon Ibo, Ina Kudiai Carolus Bolly, Ruben Magai, Wakil Ketua DPR  Papua Yunus Wonda.

Sementara itu Carolus Bolly, salah satu anggota DPR Papua yang namanya tertera menerima dana Bansos Papua,  saat dikonfirmasi mengakui sempat menerima dana tersebut dari Sekda Papua dan kini sedang mengurus pengembaliannya.

"Benar ada dana Bansos yang kami terima. Dana itu ada yang sudah kembalikan dan saat ini  sedang  mengurus  pengembalian dan  sedang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaannya," ujar Carolus.

Lebih ironis lagi  pada tanggal 12 Juli lalu  Gubernur Papua  Lukas Enembe di Kantor  Gubernur Papua membakar 18 ribu proposal masyarakat yang mungkin ada yang benar benar membutuhkan bantuan.

“Mau bilang apa rakyat kecil tetaplah rakyat kecil,”kata Steve.(sp/bk)