Perjalanan Dinas Membengkak Karena Menteri Gunakan First Class
Jakarta - Pagu anggaran perjalanan dinas yang diajukan pemerintah dalam
postur RAPBN 2014, ditolak mentah-mentah oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Legislator meminta pemerintah merevisi pagu anggaran untuk pos
perjalanan dinas.
Sebab, uang negara yang dialokasikan untuk perjalanan dinas tahun 2014 mencapai Rp 32 triliun. Anggaran ini melonjak Rp 8 triliun dari alokasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 24 triliun.
Menteri Keuangan, Chatib Basri , setuju memangkas anggaran yang diakuinya terlalu besar. Bahkan, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa , berjanji memangkas setengahnya atau 50 persen dari pagu anggaran awal yang diajukan pemerintah.
Chatib menuturkan, salah satu cara untuk menekan anggaran perjalanan dinas adalah melarang menteri menggunakan fasilitas atau layanan first class saat melakukan perjalanan dinas. Itu sesuai dengan hasil sidang kabinet.
"Yang pasti tahun depan, tidak ada lagi yang boleh naik first class," ujar Chatib di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dengan kata lain, Chatib dan para pejabat negara lainnya, maksimal hanya boleh memanfaatkan fasilitas layanan business class. Agar aturan ini berjalan sebaik mungkin, Chatib mengaku sedang memikirkan cara yang efektif agar upaya penghematan tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin.
Hatta Rajasa bersuara lebih keras soal larangan menggunakan fasilitas first class bagi para menteri dan PNS lainnya. Hatta justru mengklaim, menteri tidak pernah menggunakan fasilitas eksklusif saat melakukan perjalanan dinas.
"Memang selama ini tidak menggunakan first class. Memang itu sudah kita putuskan, di dalam rakor, kemudian di dalam rapat kabinet kita laporan, saya laporan pada sidang kabinet, memang tidak boleh first class, business class dan penghematan harus nyata," kata Hatta, kemarin.
Benarkah pernyataan Hatta yang menyebutkan bahwa selama ini menteri tidak pernah menggunakan fasilitas first class? DPR membantahnya. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supiy mengatakan, salah satu penyebab membengkaknya anggaran perjalanan dinas adalah fasilitas yang digunakan oleh para pembantu presiden.
"Banyak menggunakan first class apalagi keluar negeri," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
DPR akan menagih janji pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang bakal memangkas anggaran perjalanan dinas. "Katanya akan ada imbauan kementerian tidak menggunakan first class, tapi business class. Yang kedua mereka janji mengurangi anggaran," ucapnya.
Menurutnya, dengan kemudahan teknologi saat ini, penghematan anggaran negara bukan hal yang mustahil dilakukan.
"Sekarang kan IT sangat canggih ya, sehingga itu memang dijanjikan kepada anggaran dinas itu realisasinya lebih kecil dari yang kita anggarakan, akan dilakukan pengaturan dan pengetatan," jelas dia(m.com/bk 1).
Sebab, uang negara yang dialokasikan untuk perjalanan dinas tahun 2014 mencapai Rp 32 triliun. Anggaran ini melonjak Rp 8 triliun dari alokasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 24 triliun.
Menteri Keuangan, Chatib Basri , setuju memangkas anggaran yang diakuinya terlalu besar. Bahkan, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa , berjanji memangkas setengahnya atau 50 persen dari pagu anggaran awal yang diajukan pemerintah.
Chatib menuturkan, salah satu cara untuk menekan anggaran perjalanan dinas adalah melarang menteri menggunakan fasilitas atau layanan first class saat melakukan perjalanan dinas. Itu sesuai dengan hasil sidang kabinet.
"Yang pasti tahun depan, tidak ada lagi yang boleh naik first class," ujar Chatib di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dengan kata lain, Chatib dan para pejabat negara lainnya, maksimal hanya boleh memanfaatkan fasilitas layanan business class. Agar aturan ini berjalan sebaik mungkin, Chatib mengaku sedang memikirkan cara yang efektif agar upaya penghematan tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin.
Hatta Rajasa bersuara lebih keras soal larangan menggunakan fasilitas first class bagi para menteri dan PNS lainnya. Hatta justru mengklaim, menteri tidak pernah menggunakan fasilitas eksklusif saat melakukan perjalanan dinas.
"Memang selama ini tidak menggunakan first class. Memang itu sudah kita putuskan, di dalam rakor, kemudian di dalam rapat kabinet kita laporan, saya laporan pada sidang kabinet, memang tidak boleh first class, business class dan penghematan harus nyata," kata Hatta, kemarin.
Benarkah pernyataan Hatta yang menyebutkan bahwa selama ini menteri tidak pernah menggunakan fasilitas first class? DPR membantahnya. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supiy mengatakan, salah satu penyebab membengkaknya anggaran perjalanan dinas adalah fasilitas yang digunakan oleh para pembantu presiden.
"Banyak menggunakan first class apalagi keluar negeri," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
DPR akan menagih janji pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang bakal memangkas anggaran perjalanan dinas. "Katanya akan ada imbauan kementerian tidak menggunakan first class, tapi business class. Yang kedua mereka janji mengurangi anggaran," ucapnya.
Menurutnya, dengan kemudahan teknologi saat ini, penghematan anggaran negara bukan hal yang mustahil dilakukan.
"Sekarang kan IT sangat canggih ya, sehingga itu memang dijanjikan kepada anggaran dinas itu realisasinya lebih kecil dari yang kita anggarakan, akan dilakukan pengaturan dan pengetatan," jelas dia(m.com/bk 1).
Komentar
Posting Komentar