Kerja Sama TNI-KPK Dicurigai

Ketua Komisi I DPR RI dan Juga Wakil Sekjen DPP PKS

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI,  Mahfud Siddiq menilai kooperasi atau kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berdampak negatif bagi institusi militer tersebut.

"Bisa saja muncul spekulasi bahwa TNI ditugaskan untuk menjaga kepentingan institusi tersebut di KPK. Atau spekulasi politik bahwa itu sebagai cara amankan pihak tertentu yang sedang berkasus," kata Mahfud di gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/11).

Dia menilai jika kerja sama itu terjadi dan memunculkan persepsi buruk di masyarakat maka TNI sebagai institusi akan dirugikan. Karena itu dia meminta TNI untuk berhati-hati menyikapi permintaan kerja sama oleh KPK.

"TNI harus merespon secara hati-hati permintaan kerja sama oleh KPK karena menyangkut citra TNI," ujarnya.

Mahfud menjelaskan dalam undang-undang TNI tidak ada tugas institusi tersebut diperbantukan dalam lembaga penegakan hukum.

Selain itu Mahfud menilai KPK sudah membawa dirinya keluar jalur sebagai institusi sipil dalam penegakan hukum ketika kerja sama institusi itu dengan TNI.

Khususnya dia menyoroti kerja sama KPK dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD melalui latihan penyidik KPK di Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus (Pusdikssus).

Namun dia tidak tahu mengenai alasan latihan penyidik KPK di markas Koppasus tersebut.

"Terkait latihan (penyidik KPK) di Kopassus saya tidak tahu apakah terkait kedisiplinan atau ada alasan lain," katanya.

Dia mengatakan pembicaraan terkait kerja sama KPK-TNI harus dibicarakan lebih lanjut dengan Komisi III DPR yang mengawasi kinerja KPK.

Untuk itu dia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan diadakan pembicaraan antara Komisi I dan Komisi III DPR terkait hal itu dalam waktu dekat.

"Tentu harus dibicarakan di Komisi I DPR dan Komisi III juga harus merespon," katanya.

KPK mengirim sebanyak 163 pegawai barunya ke Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) di Batujajar, Jawa Barat untuk melakukan pendidikan sejak 6 November hingga 21 Desember.

KPK menilai pendidikan tersebut bertujuan membentuk karakter pegawai yang handal dan tangguh sesuai dasar dan norma institusi penegakkan hukum tersebut.

KPK juga dikabarkan akan merekrut sebanyak 20 penyidik dari kalangan TNI namun kabar tersebut dibantah institusi tersebut. KPK hanya bekerja sama dengan pihak militer mengenai rumah tahanan serta keamanannya. [Ant/Sp/Bk)