PB PMII Tuntut 3 Kapolres Di Madura Dipecat

PB PMII. [google]Jakarta - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menuntut Kapolri Sutarman memecat tiga kapolres di Madura, Jawa Timur.

Tuntutan itu disampaikan menyusul tindakan represif aparat Kepolisian Resort (Polres) Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang memukul aktivis PMII di Madura, yang tengah melakukan aksi demontrasi menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua LBH PB PMII, Erfandi dalam rilis yang diterima  di Jakarta, Sabtu (7/12), mengatakan, tindakan represif kepolisian yang bertugas mengamankan jalan protokoler dalam rangka menyambut kadatangan SBY tersebut telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

"Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan seseorang telah melakukan kejahatan," ungkapnya, di Jakarta.

Padahal, lanjut Erfan, penyampaian pendapat dalam rangka menyambut kedatangan Presiden SBY merupakan hal yang sah secara hukum dan dijamin oleh konstitusi.

"Langkah ini baik untuk Presiden jika mau menampung persoalan yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian itu adalah tindakan abuse of power dan tidak ada dasar hukunya.

"Justru ini menurunkan wibawa Polri yang jelas-jelas melakukan tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari UU 39 tahun 1999 ataupun Peraturan Kapolri," tandasnya.

Karenanya, dia mendesak Polres setempat untuk segera melepaskan para aktivis tersebut. Ia menegaskan, pihaknya akan mengkonsolidasi seluruh cabang di Indonesia untuk melakukan langkah hukum jika dalam 2 x 24 Jam tidak ada itikad baik kepolisian setempat untuk membebaskan para aktivis tersebut.

"Kapolda Jawa Timur harus ikut bertanggung jawab, karena gagal melakukan langkah persuasif sampai melakukan tindakan represif layaknya para penjahat. Bahkan, kami akan menuntut pencopotan jabatan bagi para Kapolres setempat, karena ini jelas ilegal dan menyalahi protap," tegasnya. (sp/bk)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT. MBN Diduga Sebagai Penadah Batu Bara Ileggal

Gambar
Crusser PT.MBN di Jetty Abidin Batulicin - PT.Mofatama Bangun Nusa perusahaan asal Jakarta yang dikenal sebutan MBN atau Mofatama, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, bekerja di IUP-OP PT.MBN desa Sinar Bulan kecamatan Satui, Tanah Bumbu, masuk sejak 2010, beberapa bulan akhir ini sudah tidak beraktifitas lagi alias ” Mati Suri” karena adanya proses hukum IUP disebelahnya IUP-OP PT.MJAB,saat ini beralih profesi sebagai ” Penadah Batubara ” hasil kegiatan peti di daerah Jombang, Alamunda,PKP2B Arutmin ,PT.Borneo Indo Bara dan sekitarnya. Berdasarkan informasi masyarakat dan pengakuan dari para pelaku peti,bahwa batubara mereka dibeli oleh PT.MBN dipelabuhan Abidin Jetty Nol, kordinat 3.45’56.6″ S 115.26’52.2 E. ” Tambang Mofatama sih ga jalan pa yang di Sinar Bulan, ini batu dari luar semua,daerah Jombang dan Alamunda, rata -rata sih dari BIB. Mereka mengunakan surat kirim terbang, Indoku,HBP, MIR atau PPM”, ujar warga yang ditemui di Alamunda. ” Ka...
Baca selengkapnya

Reka Ulang Pembunuh Bos Rental Alat Berat

Gambar
Pembunuhan sadis yang menewaskan H Syaiful alias H Ipul seorang pengusaha alat berat yang tewas bersama dengan sepupunya bernama Kaspul Anwar di sebuah kawasan lahan tambang pada (24/6) lalu di reka ulang, Rabu (31/7) pukul 11.30 Wita kemarin.   Sebanyak 23 adegan diperagakan oleh dua tersangka, Thohir dan Danu. Danu adalah tersangka pertama yang ditangkap di rumahnya di Desa Manyahi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalteng.  Sedangkan Thohir ditangkap di Surabaya. 
Baca selengkapnya

WARGA ADHYAKSA GREBEK OKNUM ANGOTA DPRD BANJARMASIN

Gambar
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengatur negara ini diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di pusat ataupun di daerah. Anggota dewan sebagai representasi dari rakyat, sudah semestinya menyuarakan keinginan rakyat yang diwakilinya dan merupakan sosok teladan yang menjunjung   tinggi nilai etika   dan moral yang luhur sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Hasil survei Institut Riset Indonesia (INSIS) menyebutkan bahwa publik menganggap citra anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 buruk Buruknya penilaian publik terhadap citra anggota Dewan disebabkan beraneka ragam sikap atau perilaku anggota parlemen saat ini. Antara lain, kapasitas anggota Dewan, moral lantaran terjebak kasus asusila. Baru ini   diBanjarmasin Kalimantan Selatan ,salah satu oknum   anggota DPRD kota banjarmasin ,Awi alias Suyato digrebek oleh istrinya yaitu Lusiana , ketua Rt 26   dan warga . Anggota dewan dari   Partai PDIP   yang ...
Baca selengkapnya