Anggaran Minim, Polri Pangkas Personel Pengamanan Pemilu

Kapolri Jenderal Sutarman dalam Rapat Kerja dengan DPR
Jakarta -  Polri akan mengencangkan ikat pinggang dalam pengamanan proses Pemilu 2014. Pasalnya, tak ada tambahan lagi anggaran dari negara. Jumlah personel Polri yang diterjunkan pun terancam dipangkas.

"Kalau dengan anggaran penuh, 10 (personel). Tapi karena cuma Rp1,6 triliun, bisa jadi tujuh. Kita ngirit. Kita berharap dengan kekuatan yang ada (pemilu) tetap aman," aku Kapolri Jenderal Sutarman dalam Rapat Kerja dengan DPR, di Jakarta, Rabu (29/1).

Saat ditanya apakah itu berarti akan ada pemangkasan jumlah anggota Polri yang dikerahkan dalam operasi khusus pengamanan pemilu, Operasi Mantap Brata 2014, Sutarman tak membantahnya. "Tentunya. Enggak mungkin kirim orang tanpa uang makan. Tapi Polri sudah pengalaman mengamankan," cetus dia, tanpa merinci jumlah pengurangan personel itu.

Dalam Operasi Mantap Brata 2014, Kapolri sudah mengeluarkan Surat Perintah penempatan 419.213 personel Polri untuk mengawal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 selama 136 hari. Dana operasional yang diajukan kepada Kementerian Keuangan pada awalnya sebesar Rp3.597.350.000.000 (Rp3,6 triliun).

Dana ini melonjak drastis dari pengamanan Pemilu 2009 yang hanya Rp1,8 triliun untuk 125 hari masa pengamanan. Sebab diakui Polri, cakupan pengamanan pemilu kali ini lebih besar. Yakni, 519.920 Tempat Pemungutan Suara dengan 171.265.442 orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap (data KPU).

Peruntukannya terbagi atas tiga tahapan penggunaan. Pertama, pengamanan pemilu legislatif sebesar Rp1,28 triliun. Itu digunakan bagi uang makan anggota Polri dalam mengawal kampanye, masa tenang, hari pemungutan, penghitungan suara, penetapan pemenang, dan jumlah raihan kursi, hingga sumpah jabatan anggota DPR/DPRD terpilih.

Kedua, bagi kepentingan pengamanan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) yang dimulai 9 April 2014 sebesar Rp1,14 triliun. Pengamanannya juga mencakup masa pendaftaran calon pasangan Presiden-Wakil Presiden hingga pelantikannya. Jumlah ini adalah bagi asumsi adanya dua putaran pilpres.

Anggaran sisanya, rencananya akan dipakai dana transportasi (Rp597,98 miliar), operasional Mabes Polri, kegiatan Sentra Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu yang menjadi sarana koordinasi penyidik Polri, Bawaslu, Panwaslu, dan Kejaksaan, serta biaya kesehatan.

Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui pencairan dana Rp1 triliun dalam proposal Polri itu. "Di pagu inisiatif sebenarnya dulu kami ajukan dana pengamanan pemilu. Tapi pas lihat hasilnya di pagu indikatif, kok enggak ada. Makanya kita mintakan lagi," lanjut Sutarman. (Arif Hulwan/bk)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

WARGA ADHYAKSA GREBEK OKNUM ANGOTA DPRD BANJARMASIN

Gambar
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengatur negara ini diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di pusat ataupun di daerah. Anggota dewan sebagai representasi dari rakyat, sudah semestinya menyuarakan keinginan rakyat yang diwakilinya dan merupakan sosok teladan yang menjunjung   tinggi nilai etika   dan moral yang luhur sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Hasil survei Institut Riset Indonesia (INSIS) menyebutkan bahwa publik menganggap citra anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 buruk Buruknya penilaian publik terhadap citra anggota Dewan disebabkan beraneka ragam sikap atau perilaku anggota parlemen saat ini. Antara lain, kapasitas anggota Dewan, moral lantaran terjebak kasus asusila. Baru ini   diBanjarmasin Kalimantan Selatan ,salah satu oknum   anggota DPRD kota banjarmasin ,Awi alias Suyato digrebek oleh istrinya yaitu Lusiana , ketua Rt 26   dan warga . Anggota dewan dari   Partai PDIP   yang   bisa dibilang gaek ini     telah
Baca selengkapnya

PT. MBN Diduga Sebagai Penadah Batu Bara Ileggal

Gambar
Crusser PT.MBN di Jetty Abidin Batulicin - PT.Mofatama Bangun Nusa perusahaan asal Jakarta yang dikenal sebutan MBN atau Mofatama, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, bekerja di IUP-OP PT.MBN desa Sinar Bulan kecamatan Satui, Tanah Bumbu, masuk sejak 2010, beberapa bulan akhir ini sudah tidak beraktifitas lagi alias ” Mati Suri” karena adanya proses hukum IUP disebelahnya IUP-OP PT.MJAB,saat ini beralih profesi sebagai ” Penadah Batubara ” hasil kegiatan peti di daerah Jombang, Alamunda,PKP2B Arutmin ,PT.Borneo Indo Bara dan sekitarnya. Berdasarkan informasi masyarakat dan pengakuan dari para pelaku peti,bahwa batubara mereka dibeli oleh PT.MBN dipelabuhan Abidin Jetty Nol, kordinat 3.45’56.6″ S 115.26’52.2 E. ” Tambang Mofatama sih ga jalan pa yang di Sinar Bulan, ini batu dari luar semua,daerah Jombang dan Alamunda, rata -rata sih dari BIB. Mereka mengunakan surat kirim terbang, Indoku,HBP, MIR atau PPM”, ujar warga yang ditemui di Alamunda. ” Ka
Baca selengkapnya

Perwira Polda Kalsel Bergeser

Gambar
Banjarmasin – Baru menjabat kurang lebih sebulan sebagai Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Machfud Arifin merombak jajarannya. Sesuai dengan Telegram Rahasia ST/1783/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani Karo SDM Kombes Pol Edy Murbowo sebanyak 123 polisi dimutasi menempati jabatan baru.   Diantara yang mutasi adalah berpangkat perwira. Mereka adalah AKBP Sudrajat Hariwibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagdalpers Ro SDM Polda Kalsel menempati posisi baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Kalsel.       AKBP Hendra Wirawan yang awalnya menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda kalsel menempati jabatan sebagai Kabagdalpers Ro Polda Kalsel.  AKBP Andi Aliamin Amrullah yang sebelumnya menempati jabatan Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalsel diangkat menempati jabatan Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel.       Kompol Sutrisno yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel diangkat menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda
Baca selengkapnya