Buana Kalimantan News

Tanjung Redeb  - Polres Berau memastikan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Ibu Kota Kecamatan (IKK) Pulau Derawan di Kampung Tanjung Batu, akan selesai tahun ini. “Yang jelas, kasus ini kita akan selesaikan tahun ini,” ujar Kapolres Berau AKBP Mukti Juharsa didampingi Kasat Reskrim AKP Apri Fajar Hermanto di Bandara Kalimarau kemarin. Seperti diketahui, upaya Polres Berau selama ini dirasakan cukup maksimal, mulai dari penetapan tersangka yakni kontraktor pelaksana, mendatangkan ahli untuk melakukan perhitungan, hingga mendatangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim untuk memastikan kerugian negara. Terakhir, beberapa waktu lalu, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara tahap satu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Redeb. Meski telah dilimpahkan, belum serta-merta berkas dinyatakan lengkap atau P21. Pekan lalu, berkas perkara dinyatakan tidak lengkap atau P19 oleh Kejari Tanjung Redeb dan dikembalikan ke Mapo

Banjarbaru - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid mengaku akan tetap memberi izin investasi perusahaan kelapa sawit di daerahnya meski mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD dan masyarakat. Menurut Wahid, adanya perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dia mengatakan ada politisi Partai Demokrat (PD) di DPR yang pernah berupaya menyuap KY agar meloloskan salah seorang calon hakim agung. Uang sogokan yang dijanjikan sebesar Rp 1,4 miliar. Menurut Eman yang kini menjabat ketua bidang pengawasan hakim dan investigasi KY, upaya itu terjadi sekitar akhir 2012 atau awal tahun ini.  

BANJARMASIN - Laporan dugaan pencemaran irigasi Pampain di kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan ditindaklanjuti Ombudsman Perwakilan Kalsel. Itu setelah menemukan fakta bahwa bendungan Irigasi Pampain merupakan sumber utama pengairan lahan usaha petani. Analisanya, irigasi itu sudah ada sejak tahun 70-an. Digunakan dan dimanfaatkan untuk pertanian serta perikanan warga setempat. Tidak jauh dari lokasi irigiasi, terdapat lokasi pertambangan. Sepanjang tepi irigasi berdampingan dengan lahan pembuangan limbah tambang batubara. Padahal, irigasi lama yang merupakan saluran tersier, digunakan untuk mengairi 80 hektar pertanian. Kini mengalami timbunan lumpur dan serpihan batubara. Para petani mengeluhkan tertimbunnya sebagian lahan sawah atau kolam tempat usaha perikanan mereka. Itu menyebabkan pertumbuhan tanaman padi maupun ikan tidak optimal dan cenderung kuntet atau tidak sehat. Warna air kolam ikannya jelas terlihat keruh. Para petani setempat mengaku seringk

Dynamics and internal conflict in the Golkar Party more hardened due Bakrie and his supporters make a line that no matter pencapresan evaluation. While the elite and other figures in Golkar still see the possibility of change, especially electability Ical has not increased significantly.  soon delivered a political analyst from Airlangga University, Airlangga Personal Kusman told reporters on Thursday (19/9).  Looking at the development of an increasingly dynamic, Airlangga estimates in Golkar will fight leaves two characters who are both former Golkar chairman Akbar Tanjung and Jusuf Kalla.  Two figures that he said that will be contesting seats or vice presidential candidate from Golkar. According to doctoral candidate at the Asia Research Center, Murdoch University, Australia, there will be three possible post-Golkar coalition building Ical dicapreskan canceled.  First, the coalition between PDIP candidate Joko Widodo or Jokowi with Jusuf Kalla.  If this occurs, compensation is b

Jakarta  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Polri sebagai salah satu lembaga paling korup di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie menyatakan, harus ada parameter yang tegas sebelum menyatakan sebuah lembaga itu terindikasi paling korup atau tidak korup. "Kalau ada parameter yang menjadi dasarnya pernyataan tersebut, Polri ingin mengajak untuk beliau (Adnan) duduk satu meja, mendiskusikan bersama hasil kajian dan penelitian tersebut," kata Ronny, Senin (16/9/2013). Polri, kata Ronny, menantang KPK agar membuka titik mana saja di dalam tubuh Polri yang memiliki indikasi korupsi tertinggi. Dengan demikian, penuntasan persoalan seperti yang dituduhkan KPK jauh lebih tepat sasaran. "Hal ini sekaligus memperbaiki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap anggota Polri yang rentan terlibat dalam perbuatan yang bernuansa koruptif," jelas Ronny. Sebelumnya diberitakan, KPK "mendaulat&quo

Banjarmasin - Disaat ribuan orang saat ini berlomba-lomba ingin mengubah nasib sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Andre Fajerin (29) warga Jln Sultan Adam, Komplek Berlian RT 22 Kecamatan Banjarmasin Utara, malah sebaliknya. Dirinya yang diketahui bekerja sebagai PNS di lingkungan Kanwil Depkumham RI bagian Sipir Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin, justru melanggar aturan yang justru bisa membuatnya dipecat sebagai PNS.   Andre yang diketahui sudah berkeluarga itu, mengakui sudah 2,5 tahun sebagai abdi negara ini ditangkap polisi, karena kedapatan membawa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, saat petugas Reskrim Polsekta Banjarmasin Timur mengamankan dirinya di sebuah rumah yang berlokasi di Jln Sungai Lulut Gang Unsur, Kecamatan Banjarmasin Timur, Selasa (17/9) dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Andre tidaklah sendiri, sebelum mengamankan  dirinya, petugas terlebih dahulu mengamankan Muhammad Filosofi alias Ogah (46) warga Jln Pramuka Kecama

Jakarta - Mengingat 304 dari 500-an kepala daerah Kabupaten/Kota tersangkut korupsi sejak dipilih langsung pada 2005 – 2013 ini, ditambah lagi dengan konflik sosial, korban jiwa, harta, benda, dan sebagainya dalam Pilkada, maka pemerintah mengusulkan pemilihan itu dikembalikan ke DPRD. Fakta itu merupakan ancaman serius karena pemimpin yang kita pilih ternyata tidak menjalankan amanah rakyat. “Pilkada langsung faktanya mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk di masyarakat. Selain mahalnya ongkos politik (money politics), terdapat 70 korban jiwa, 107 korban luka, 279 rumah rusak, pertokoan yang dibakar, dan 95 persen pasangan pecah kongsi. Itu mengakibatkan birokrasi pemerintahan tak jalan,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Johermansyah Johan saat menjelaskan soal usulan pemerintah dalam RUU Pilkada bersama Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, dan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (18/9/2013). Menurut hasil survei untuk Gubernur

Indonesia -Jakarta A spokesman for the Corruption Eradication Commission (KPK), Johan Budi SP patiently answered reporters' questions related to the development of various corruption cases handled by the Commission in a press conference. But when the question changed the topic to the Hambalang case, his face contorting.   One of the senior journalists in the national media started to ask if there was anything about the case would be submitted Johan Hambalang. Because the reporters are tired of promises realization questioned Samad, especially summons against the suspects in the Hambalang which preceded the former Minister of Youth and Sports (Affairs), Andi Mallarangeng Alifian. After the Chairman of the Supreme Audit Agency (BPK) Hadi Purnomo submit state reports loss in Hambalang project on 4 September 2013 ago, the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Abraham Samad pledged to follow up the report with the suspects calling Hambalang case to be examin

Jakarta   - Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik rasuah, dinilai belum sepenuhnya dijamin perundang-undangan. Juru Bicara KPK Johan Budi memisalkan, KPK selama ini tak mampu memberantas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Padahal selama ini, KPK digembar-gemborkan sejumlah pihak sebagai "senjata termutakhir" untuk membongkar kejahatan penguras uang negara. "Kalau terkait TNI, KPK memang tidak bisa, karena undang-undang tidak memberi kewenangan kepada kami," kata Johan Budi, Minggu (15/9/2013). Jangankan untuk menelisik, Johan menuturkan KPK tak memiliki hak sekadar mengawasi proyek pengadaan atau pembelian alat utama sistem persenjataan (alusista) TNI. Padahal, kata dia, pengadaan alusista TNI bisa merogoh uang hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Hal Johan menjelaskan, sebagaimana amanat undang-undang KPK, pihaknya hanya bisa menangani kasus yang melibatkan penyelenggar

Jakarta - Tim Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menangkap mantan Bupati Merauke, Papua, Johanes Gluba Gebze karena diduga terlibat korupsi. Menggunakan batik coklat, Johanes turun dari Grand Livina B 1811 QH dengan pengawalan ketat penyidik sekitar pukul 20.55 WIB, Senin (16/9/2013). Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Idham Azis membenarkan perihal penangkapan tersebut. "Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Johanes Gluba Gebze, di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat," kata Idham melalui pesan singkat, Senin (16/9/2013) malam. Johanes merupakan Bupati Merauke periode 2005-2010. Saat ini tim Dit Tipikor masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi yang menyandung Johanes.( acil dtk)

Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo mengusir satu perwira menengah yang hadir dalam upacara serah terima jabatan di Ruang Rapat Utama Markas Besar Kepolisian RI, Senin, 16 September 2013. Perwira berpangkat komisaris besar tersebut tampak dipaksa keluar barisan oleh Kepala Biro Provost Endang Sunjaya. Sang perwira diminta keluar ruangan kala penandatanganan sertijab Kepala Polisi Daerah Maluku Utara. Wajah Timur memang sudah tampak menahan marah sejak penandatangan sertijab Kapolda Kalimantan Barat. Berulang kali ia menatap tajam ke barisan perwira di sisi kanan tempat upacara. Bahkan, Timur sempat tidak konsentrasi untuk membubuhkan tanda tangan saat sertijab Kapolda Kalimantan Selatan. Akhirnya, pada saat penandatangan surat sertijab Kapolda Maluku Utara, Timur memanggil seorang anggota Provost yang berada di pintu Rupatama. Saat anggota Provost menghampiri, Timur menggunakan tongkat pimpinan menunjuk langsung ke arah perwira yang mengobrol. "

Yogyakarta - Selama 30 menit radar di bandara Adisutjipto Yogyakarta mengalami gangguan, Senin 16 September 2013. Akibatnya, lima pesawat mendarat dan terbang mengandalkan panduan non radar. Air Trafic Section Head Manager, Karno, mengatakan gangguan berlangsung pada pukul 06.43 hingga 07.15 WIB. Gangguan terjadi pada penyuplai data Primary Surveillance Radar (PRS) dan Secondary Surveillance Radar (SSR) untuk layar monitor. “Radar tidak mati, antenanya masih jalan,” kata dia di kantornya. Hingga Senin 16 September 2013 siang, penyebab gangguan itu belum diketahui. “Belum tahu apa penyebabnya.” PRS, kata dia, mendeteksi benda-benda yang terbang di udara. Di kaca monitor, benda itu ditampilkan dalam bentuk titik-titik yang bergerak. Adapun SSR, merupakan radar yang memberikan identitas benda terbang itu (pesawat), serta menjelaskan kecepatan dan ketinggiannya di udara. “Penyuplai data ini hang ,” kata dia. Untuk mengembalikan pada kondisi normal, petugas mengatur ulang ala

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie angkat bicara ihwal penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menilai lembaganya terkorup kedua sesudah kepolisian. "Yang penting lihat indikatornya, lihat penyebabnya. Jangan sampai lihat hasilnya saja," kata Marzuki, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 September 2013. Menurut Marzuki, orang-orang di lembaga yang dipimpinnya tak mungkin terkait kasus korupsi jika tidak ada janji-janji dari pihak eksekutif atau pemerintah. Apalagi, ia menambahkan, pemerintah ini biasanya disponsori oleh para pengusaha atau pihak lain. "Itu yang terjadi di DPR," ujar politikus Partai Demokrat ini. Selain itu, ia melanjutkan, DPR tak mungkin punya ide untuk melakukan apapun lantaran pengelola anggaran ada di pihak eksekutif. "Ini yang harus dilihat," ucap Marzuki. Karena itu, menurut dia, jangan hanya dilihat berapa jumlah anggota Dewan yang terlibat rasuah. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praj

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Polri sebagai institusi terkorup se-ASEAN. Menyikapi itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menilainya sebagai sebuah masukan. "Ini bukan membantah, tapi itu masukan. Artinya kita kerja lebih keras lagi bahwa kita bukan bagian dari korupsi," kata Jenderal Timur usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/9). Lebih lanjut, Timur mengatakan hal itu hanya sebatas kajian belaka. Dia mengajak kepada institusinya untuk menunjukkan bahwa kajian itu tidak benar. "Ini kan kajian, tentunya harus bahwa kita keluar dari hal-hal tersebut, bahwa kita bukan itu. Kita tunjukan kalau polisi bersih," ungkapnya. Sebelumnya, saat diskusi di kantor KPU, Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan Polri adalah institusi terkorup se-ASEAN. "Sektor paling korup di Indonesia. Di Indonesia paling korup Polri, di ASEAN Polri juga," kata Adnan.

Banjarmasin - Kasi Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Laut, Antung membuat penyidikan kasus penipuan kuasa pertambangan (KP) di Asamasam terhambat. Pihak Polda Kalsel melalui Unit III/Naker Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel telah dua kali melayanmgkan surat panggilan pemeriksaan namun tidak direspons.    Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Sunyipto mengaku semua saksi sudah diperiksa untuk dimintai keterangan kecuali Antung. "Sudah dua kali surat dilayangkan untuk diminta hadir menjalani pemeriksaan namun tidak datang tanpa alasan yang jelas," ujar Sunyipto, sore tadi. Sunyipto berharap dipanggilan selanjutnya Antung hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan ayah dan anak EK dan ET sebagai tersangka. "Kalau hingga panggilan ketiga tidak juga hadir tidak ada jalan lain selain penjemputan (pemanggilan paksa)," jelas dia. Selain Antung pihaknya juga telah memeriksa beberapa saksi lauin terma

Banjarmasin - Satu lagi tersangka korupsi pembangunan drainase di Jalan Pramuka Banjarmasin di Dinas Pekerjaan Umum Kalsel di jebloskan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin ke dalam sel tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam.   Dia Syamsudin Akhamiji selaku asisten pelaksana PPLP pada Dinas PU provinsi Kalsel. Syamsudin di sel karena berkas perkaranya telah dilimpahkan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kasi Penkum Kejati Kalsel, Erwan Suwarna menjelaskan Syamsudin resmi menjadi tahanan JPU setelah beberapa hari lalu dipanggil oleh pihak penyidik. "Waktu pastinya lupa namun setelah kita periksa langsung kita tahan," ujar Erwan didampingi Kasi Pidsus, Kejari Banjarmasin, I Ketut Kasna, sore tadi. Dengan ditahannya Syamsudin maka tinggal satu tersangka lagi yakni Zainal Ilmi pelaksana lapangan dari Direktur PT Gudang Pembangunan yang masih belum ditahan. Penahanan Zainal belum bisa dilakukan karena yang bersangkutan kebu

Jakarta - Pascapenghitungan kembali surat suara Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) di Mapolres Sumba Barat, Sabtu (14/9) lalu, tim kuasa hukum pasangan  Kornelius Kodi Mete- Daud Lende Umbu Moto (paket KONco OLE ATE) berencana akan mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan calon Markus Dairo Talu- Dara Tanggu Kaha (paket MDT-DT) sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih.

Jakarta - Kapolri Jendral Timur Pradopo melantik tujuh kapolda, di Gedung Utama Mabes Polri, Senin (16/9) pagi. Mereka adalah Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Benny Mokalu dilantik menjadi Kapolda Bali menggantikan Irjen Pol Arif Wahyunadi yang  selanjutnya diangkat sebagai Asops menggantikan Irjen Pol  Badrodin Haiti yang naik jadi Kabaharkam Mabes Polri.    

Pekanbaru - Hakim Pengadilan Militer mengharapkan militer mengerti Undang-Undang Pers agar tak terjadi lagi masalah antara wartawan dan oknum militer."Pers memiliki undang-undang dalam melaksanakan tugasnya. Kalau tidak ada pers yang meliput jatuhnya pesawat tempur di pasir Putih, masyarakat tidak mungkin tahu mengenai informasi tersebut," kata ketua majelis hakim Kolonel CHK Dr. Djodi Suranto SH MH dalam sidang penganiayaan wartawan Riau Pos dengan terdakwa Letkol Robert Simanjuntak.    Saksi dari Angkatan Udara mengatakan bahwa jika ingin meliput peristiwa jatuhnya pesawat tempur AURI 16 Oktober lalu haruslah minta izin terlebih dahulu. Dalam peristiwa waktu itu beberapa wartawan meliput terjatuhnya pesawat tempur yang terletak di perumahan warga di Pasir Putih Kecamatan Pandau Kabupaten Kampar. Aparat Angkatan Udara Lanud Rusmin Nurjamin melakukan penyelamatan dan mendapati beberapa wartawan memotret dan mengambil gambar kecelakaan pesawat tersebut. Seorang wartawan

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) kemarin menemukan aliran dana dari sejumlah perusahaan asing ke sejumlah pejabat di Kementerian ESDM. Temuan ini masih terkait dengan perkara operasi tangkap tangan KPK atas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini serta penggeledahan di ruangan Sekjend ESDM Karyono Wiyono. Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut laporan tersebut. Sebab, pekan lalu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengaku sudah menemukan adanya aliran dana yang masuk ke beberapa pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait perkara tersebut. "KPK mesti cepat mengungkap aliran dana tersebut, dan menyasar para pimpinan korporasi asing yang terlibat," kata Erwin Usman, Direktur Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) dalam siaran persnya, Sabtu (14/9). Erwin menjelaskan, temuan itu membantu KPK dalam menelusuri praktik-praktik transaksi kotor di bawah meja yang selama ini melibatkan mafia Migas,

Pulomerak - Kapal MV Pramudita milik PT Caraka Tirta Pratama pembawa batu bara untuk pasokan PT Indonesia Power Perusahaan Listrik tenaga Uap (PLTU) Suralaya terbakar, Kamis (12/9) sekitar pukul 23.45 WIB. Beruntung, 32 Anak Buah Kapal (ABK) berhasil selamat. Diduga, kapal tersebut terbakar akibat konsleting boiler palka lima mesin kapal yang menyambar sisa-sisa batubara yang berada di dalam kapal. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.   Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Raya, Kapal MV Pramudita baru saja selesai melakukan bongkar batubara di dermaga I PLTU Suralaya. Saat hendak keluar dari dermaga, terjadi kepulan asap dibagian lambung kapal. Untuk menghindari kebakaran besar, kapal tersebut langsung ditarik menggunakan tugboad ke tengah laut di sekitar perairan Salira, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak. Berdasarkan pantauan pada, Jumat (13/9), sekitar pukul 13.00 WIB, kapal naas tersebut yang berjarak 1 mil dari d

Manado -  Kapolres Bolmong AKBP Hisar Siallagan mengatakan situasi di Desa Bungkoday dan Guaan di Kecamatan Modayak Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) sekitar 200 km sebelah selatan Kota Manado Sulut, sudah pulih dan normal kembali hingga Sabtu (14/9) pagi, Aktifitas warga tetap berjalan baik. ”Jadi sudah normal, namun tetap ada aparat yang menjaga,”kata Kapolres Bolmong Siallagan kepada SP Sabtu (14/9) via telepon dari Manado.      Sebelumnya, pada Kamis (12/9) petang terjadi bentrok antara ribuan warga dengan aparat, yang menyebabkan satu warga tewas yang diduga tertembak peluruh nyasar.     Korban adalah Rekson Watung (40) warga Desa Bongkuday Kecamatan Modayak. Dalam bentrok tersebut, diduga ada warga lain yang luka-luka dan dirawat di RS. Korban terkena peluru dibagian leher.     Kapolres mengatakan, bentrokan yang terjadi  Bongkuday dan Guaan terjadi disaat akan kembali, ke Kotamobagu usai melakukan operasi penangkapan tersangka pencurian motor  yang marak selama ini

Jakarta -   Tingginya dugaan tingkat pelanggaran dalam pilkada Sumatra Selatan (Sumsel)  pada Juli lalu, yang terjadi secara sistematis, massif, dan kasat mata, tentunya mengancam stabilitas politik wilayah bumi Sriwijaya tersebut.   Diduga terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah oleh cagub incumbent, Alex Noerdin. Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Point Indonesia, Karel Susetyo mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut, sebetulnya bisa diendus sejak dini, apabila badan pengawas pemilu di Sumsel mau melihat dan mendeteksi potensi kecurangan dalam pilkada tersebut. "Bawaslu Sumsel bisa jadi tak jeli dan bahkan terkesan tutup mata atas indikasi awal dari penyelewengan yang biasanya dilakukan oleh pasangan incumbent, karena masih memegang kendali kekuasaan di daerah," katanya kepada wartawan menyikapi polemik pilkada Sumsel, Sabtu (14/9). Karel juga menyesalkan adanya dugaan permainan, dana bantuan sosial (bansos), dan dana hibah yang pada saat menjelang p

Jakarta  - Kamis (12/9) siang, kantor Mahkamah Konstitusi (MK) geger. Seorang jaksa dari Probolinggo, Jatim, ditangkap tim kejaksaan agung (Kejagung). Penangkapan itu dilakukan sebelum jaksa berinisial D itu mengikuti sidang sengketa pemilukada di MK. Penyebab penangkapan itu adalah rekaman kamera pemantau (CCTV) di kantor MK. Berdasar rekaman itu, D mengambil handphone (ponsel) milik seorang pegawai MK di sela-sela sidang, Rabu (11/9). Aksi itu dilakukannya saat jaksa tersebut hendak melakukan print out lembar pendaftaran gugatan di salah satu ruang di gedung MK. “Sebenarnya dia masih ada jadwal sidang, tapi ‘dijemput’ aparat kejaksaan setelah mengisi daftar hadir. Dia mengaku mengambil ponsel karena menyangka milik temannya, tetapi berdasar analisis kami dari rekaman CCTV, dia mencuri,” kata Kepala Keamanan MK, Sigit saat dikonfirmasi pers, di Jakarta, Kamis (12/9). Pada rekaman berdurasi 1 menit 14 detik itu, D ditemani seorang rekannya menemui Widiana di ruang pen

Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, keluhan Polri mengenai minimnya anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah di dalam APBN tidak logis. Pasalnya, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir anggaran belanja Polri selalu mengalami peningkatan, bahkan lebih tinggi daripada peningkatan anggaran yang diperoleh TNI. Neta mengatakan, tak hanya jumlah anggaran belanja yang ditingkatkan, Polri juga sudah mendapat remunerasi gaji. Artinya, dari sisi kesejahteraannya telah meningkat. "Sejak sepuluh tahun terakhir, anggaran Polri naik 1.000 persen, bandingkan dengan TNI yang hanya naik 450 persen," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (14/9/2013). Ia justru menuding, sistim budgeting Polri tidak efisien. Hal itu dilihat dari banyaknya sejumlah proyek pengadaan bernilai miliaran namun minim manfaat, seperti proyek Police Blackborn, proyek Alkom Jarkom, sejumlah proyek pengadaan alat teknologi informasi hingga p

Banjarmasin - Upaya untuk memerangi pemberantasan korupsi terus dilakukan Polda Kalsel. Hasilnya sepanjang tahun 2013 dari Januari hingga September, Polda berhasil mengungkap 29 kasus korupsi yang terjadi.   Dari hasil pengungkapan kasus tersebut sebanyak Rp 16 miliar lebih uang negara berhasil diselamatkan. Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Zaenal Arifien mengatakan pengungkapan kasus korupsi terbanyak dilakukan jajaran Ditreskrimsus Polda. "Ada sekitar 13 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara hampir mencapai Rp 7 miliar," ujar dia. Untuk pengungkapan kasus korupsi di daerah sebit Zaenal terbanyak ditangani Polres Tabalong empat kasus dan Kotabaru tiga kasus. Sementara Polres Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut masing masing dua kasus. Sisanya Polres lain hanya baru menangani satu kasus korupsi.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tidak dapat melakukan terobosan untuk memberhentikan kepala daerah yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD, dan DPD jika tidak diusulkan DPRD. Karenanya, Mendagri meminta rakyat di daerah yang bersangkutan mendesak DPRD untuk memberhentikannya.